Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk insentif bagi guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Soal penataan SDM sangat penting, karena pemerintah ingin Indonesia-sentris ini bukan hanya pembangunan infrastrukturnya yang merata, tetapi juga pembangunan SDM-nya. Guru menjadi bagian penting pembangunan SDM agar merata di seluruh Indonesia. Maka pemerintah menyiapkan pengembangan insentif bagi guru di 3T," ujar Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).
Advertisement
Anas mengatakan, pemerintah telah membuka dan menyediakan formasi guru di daerah-daerah 3T, namun banyak yang tidak terisi.
"Termasuk untuk seleksi 2023, saya cek di BKN, formasi guru di beberapa daerah seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, Kalimantan Utara, Papua, Aceh, sangat minim pelamar dan bahkan sebagian tidak ada sama sekali," imbuhnya.
Kata Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah menyiapkan sejumlah solusi untuk memudahkan pengisian talenta guru di daerah 3T. Salah satunya dengan talenta yang telah mendapat beasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan ditempatkan di daerah 3T untuk jangka waktu tertentu.
"Ini tentu juga menjadi solusi, di samping tetap harus ada skema insentif yang adil, layak, dan kompetitif," papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
100 Ribu Formasi ASN di 3T Tak Terisi
Seperti diketahui, pada pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS periode sebelumnya, banyak formasi termasuk guru di 3T yang tidak terisi. Total jumlahnya bahkan lebih dari 100 ribu formasi ASN di daerah 3T yang tidak terisi.
Menurut Anas, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan agenda transformasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN yang baru saja disahkan. "Alhamdulillah UU ASN yang baru telah disahkan, dan ini menjadi pintu untuk mobilitas talenta yang lebih mudah termasuk guna menggerakkan guru ke 3T," ungkapnya.
Prinsip Indonesia-sentris
Sementara Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan, selain insentif yang kini sedang dirumuskan dan akan dituangkan di Peraturan Pemerintah, pemerintah juga akan memberikan reward atau penghargaan bagi guru-guru di daerah yang berkinerja baik.
Perhatian khusus ini disusun untuk mengedepankan prinsip Indonesia-sentris. Sehingga guru-guru terbaik tidak lagi terpusat di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah 3T. Guru diharapkan menjadi mesin pendorong agar daerah 3T ikut merasakan dampak pembangunan nasional.
Nadiem memastikan pemerintah akan memperhatikan karier guru-guru yang mengabdi di daerah 3T termasuk salah satunya melalui akselerasi kepangkatan.
"Memastikan karier guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada, jadi mekanismenya bagaimana kita menghargai guru yang mau bekerja di daerah-daerah yang terluar dan tertinggal," tuturnya.
Advertisement
Pemerintah Janji Tuntaskan Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Akhir 2024
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pada akhir 2024 akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim untuk mendetilkan upaya pencapaian target tersebut.
"Target 1 juta guru PPPK adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, di mana pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Hari ini saya bertemu dengan mas Nadiem untuk mendetilkan terkait hal tersebut. Alhamdulillah, kami optimistis tahun 2024 target 1 juta guru PPPK bisa beres karena sekarang progresnya signifikan," ujar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Anas mengatakan, rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi.
“Indonesia Emas 2045 di mana negara ini akan masuk menjadi empat besar ekonomi dunia membutuhkan SDM unggul, dan bapak/ibu guru berperan sangat signifikan. Sehingga pemerintah mengebut rekrutmen 1 juta guru PPPK ini sebagai salah satu fondasi peningkatan SDM," ungkapnya.
"Mudah-mudahan pertemuan dengan mas Nadiem ini akan menjadi formula yang baik, dan kita akan terus menyisir dan memastikan tidak ada yang tertinggal agar target pemenuhan kebutuhan 1 juta guru PPPK dapat terpenuhi," imbuh Anas.
