Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka-bukaan bahwa baru sekitar 30 persen aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang melek digital. Angka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan pihaknya.
Budi Arie mengatakan digitalisasi jadi satu hal paradox. Sebab, di satu sisi itu bisa memangkas pengeluaran pemerintah, tapi sumber daya manusia aparaturnya pun perlu adaptasi luar biasa.
Advertisement
"Tadi dikatakan mindset-nya kurang, betul. Dari survei kita, baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital. Ini memang perlu PR yang besar," kata Budi Arie dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Menurut dia, pola pikir jadi permasalahan utama PNS untuk bisa mengikuti transformasi digital. Sayangnya, baru sekitar 30 persen yang mengadopsi ekosistem digital di lingkup pemerintahan.
"Untuk peningkatannya bagaimana? Diliterasi terus, kesadaran terus, akan digarap terus, oarena yang namanya digitalisasi kan enggak ada kata selesai. Nanti ke depan ada yang baru lagi," tegas Budi Arie.
Di sisi lain, ia menilai ekonomi digital juga jadi salah satu jalan keluar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, atau middle income trap. Menurutnya, ekonomi digital mampu mendorong terciptanya inovasi dan industri baru serta merangsang pemerataan ekonomi di masyarakat.
Ekonomi digital pun disebutnya jadi peluang emas bagi UMKM untuk saling berjejaring dalam platform digital. Sehingga seluruh pelaku usaha bisa terlibat dalam rantai pasok global, juga terbuka dalam ekosistem ekonomi digital.
"Sehingga ekonomi digital mampu mereformasi struktur ekonomi dan industrialisasi yang berbasis ekonomi dan inovasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Budi Arie Setiadi.
Jokowi Singgung TikTok Shop di Depan PNS: Jangan Alergi Teknologi dan Digitalisasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023, lengkap memakai batik seragam Korpri, Selasa (3/10/2023). Dalam sambutannya, Jokowi membahas mengenai TikTok Shop dihadapan ASN yang hadir. Ia ingin ASN adaftif terhadap perubahan regulasi.
"Regulasi baik itu Undang-Undang, Permen, Perda, nanti ada peraturan dinas, peraturan menteri, peraturan dirjen itu kurangi karena sekarang ini butuh fleksibilitas tinggi butuh kelincahan, karena perubahan sangat cepat sekali," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengatakan saat ini masih banyak negara yang belum siap dan khawatir dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Apalagi teknologi saat ini semakin canggih, misalnya Artificial Intelligence, dan Generatif Intelligence.
Advertisement
Perkembangan Teknologi
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, ternyata banyak negara yang belum mempersiapkam regulasi yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Sebagai contoh, yang dialami Indonesia terkait TikTok Shop.
"Mestinya teknologi muncul, regulasi disiapkan birokrasi kita. Muncul siapkan. Kalau gak siap yang kena seperti kejadian Tiktok Shop. Bisa mengenai UMKM kita mengenai pasar tradisional kita," ujar Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan, ASN tidak alergi terhadap teknologi dan perkembangan digitalisasi. Menurutnya, kedua hal itu sangat penting.
"Dan juga sekarang ASN (PNS) jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, sangat penting tidak kita cegah lagi mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi, karakter itu harus disampaikan kepada seluruh anggota KORPRI," pungkas Jokowi.
