Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Cak Imin (Timnas AMIN), Wijayanto Samirin, menegaskan pihaknya bakal fokus mengembangkan 14 kota sekelas Jakarta. Daftar kota tersebut mulai dari Batam, Bangka, Bogor, Pontianak, Semarang, Surakarta, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, dan Lebak Barat.
Namun, mantan Komisaris Independen PT Indosat Tbk menyangkal jika pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Cak Imin bakal menghentikan proyek pembangunan IKN. Pasalnya, pengembangan IKN sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Advertisement
"Kita akan fokus pada pengembangan minimal 14 kota. Kalau 14 kota apakah IKN akan dihentikan? Belum tentu. Bisa jadi itu bagian dari 14 itu, yang tegas disampaikan pak Anies di berbagai kesempatan adalah ini dasarnya Undang-Undang, siapapun yang terpilih jadi presiden harus tunduk kepada Undang-Undang," tegasnya sesuai acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
"Jadi tentang IKN ini masih sangat dinamis diskusinya. Saya tidak tahu, yang jelas tim kami sedang melakukan analisis penyesuaian apa yang akan dilakukan, apa yang diperbaiki. Tentang keputusan finalnya kan Undang-Undang, ada di tangan rakyat," kata Wijayanto.
Wijayanto pun menanggapi pernyataan Cak Imin, yang mengaku lebih senang tinggal di Jakarta daripada di IKN yang berada di tengah hutan. "Saya juga kurang memahami background dari statemen Cak Imin. Tapi pasti Cak Imin pasti punya pemikiran yang mendalam tentang ini," imbuhnya.
Kelanjutan IKN
Terkait kelanjutan IKN yang tak masuk visi-misi Anies-Cak Imin, ia mengaku sempat ada perdebatan panjang di tubuh Timnas AMIN terkait keberlangsungan proyek yang diinisiasi kabinet Presiden Joko Widodo. Pada akhirnya, Timnas AMIN sepakat untuk tidak memasukannya.
"Kita tidak memasukan membangun bandara, jaringan air bersih. Itu bukan berarti tidak dilanjutkan, sama saja dengan IKN. Ini masih merupakan diskusi yang sangat dinamis. Analisis tentang ini sedang dilakukan, dan berjalan terus," tuturnya.
Oleh karenanya, Wijayanto meminta publik tidak berasumsi berlebihan jika suatu proyek tak masuk ke dalam visi-misi Anies-Cak Imin. Begitu juga soal kelangsungan proyek IKN, ia menyerahkan kewenangan akhir kepada kedua pasangan calon.
"Nanti biar capres dan cawapres yang mengeluarkan statemen itu. Tugas kami adalah feeding beliau-beliau yang sifatnya teknokratis," ujar Wijayanto.
Sederet Janji Surga Anies-Imin di Bidang Ekonomi
Pasangan Capres-Cawapres mulai menebar janji-janji jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Salah satunya pasangan Capres-Cawapres Anies-Cak Imin.
Janji-Janji Ekonomi Anies-Cak IminBerikut deretan janji-janji terkait ekonomi yang dibawa Anies-Cak Imin untuk Pilpres 2024 mendatang.
Janji Anies-Cak IminAnies-Cak Imin telah mencantumkan visi-misi mereka dalam berkas pendaftaran yang dibawa pada Kamis, 19 Oktober 2023 lalu. Adapun dalam dokumen visi, misi dan program kerja tersebut, AMIN mengusung visi 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua'.
Pertama, penerapan upah minimum. Hal ini tertuang dalam Misi 2 poin 3 tentang pemerataan ekonomi.
"Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja," dikutip dari dokumen visi misi tersebut.
Kedua, Anies-Cak Imin ingin menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023), menjadi 0,36-0,37 (2029).
Ketiga, Anies-Cak Imin juga ingin menciptakan 15 juta lapangan kerja baru. Hal ini tertuang dalam Misi 2 poin 2 tentang penciptaan lapangan kerja berkualitas.
"Menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja baru termasuk pekerjaan hijau/green jobs pada 2025-2029," dikutip dari dokumen visi misi tersebut.
Keempat, menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% (Feb 2023) menjadi 3,5%-4,0% (2029).
Kelima, Anies dan Cak Imin ingin agar badan penerimaan negara berada langsung dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Hal tersebut tertuang dalam Misi 2 soal Kelembagaan Keuangan Negara. Tujuan dari pembentukan badan penerimaan negara ini salah satunya untuk menggenjot penerimaan negara.
"Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," dikutip dari poin 8 Misi 2 Indonesia Adil Makmur untuk Semua yang diusung Anies-Cak Imin.
Advertisement
Visi Misi Anies-Cak Imin Tak Singgung IKN, Pengusaha Malah Bilang Begini
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terkait keputusan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang tidak memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam visi dan misinya yang ia serahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, IKN merupakan agenda besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikebut pembangunannya.
Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengaku pihaknya masih menunggu secara resmi penetapan Capres dan Cawapres 2024 mendatang. Termasuk program-program kerja yang akan menjadi keunggulan masing-masing capres dan cawapres.
"Gini kalau dari perspektif pelaku usaha satu ya, sekali lagi kita nunggu penetapannya baru secara resmi kami bisa menerima, melihat secara official rencana program kerjanya," tegas Yukki dalam acara Media Briefing di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (30/10).Yukki menekankan, bahwa sikap Kadin Indonesia tetap mendukung keberlanjutan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan IKN dinilai penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan.
"Kadin Indonesia seperti yang kami bicarakan terus berkomitmen mendukung untuk pembangunan IKN," jelas Yuki.
IKN Jadi Pusat Ekonomi Kalimantan
Bahkan, Kadin Indonesia akan meluncurkan program Borneo Economic Community (BEC) pada 2024 mendatang. Program ini dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan IKN sebagai pusat perekonomian di Pulau Kalimantan.
"Borneo Economic Community itu akan kita laksanakan di tahun depan. Jadi, akan menjadikan IKN sebagai central of growth di Borneo tersebut," pungkas Yukki.
Diberitakan sebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tidak menyinggung soal fokus besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni soal Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam visi dan misinya yang ia serahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasangan AMIN hanya menulis perihal target ekonomi khusus di daerah Kalimantan. Namun, tidak spesifik menyebut IKN.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
