Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim di Kuching, Malaysia, Selasa (28/11/2023).
Usai pertemuan secara tertutup itu, Ma’ruf menyebut Malaysia akan menghapus hukum cambuk untuk pada pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Nantinya, perlindungan PMI menjadi prioritas Anwar di pemerintahannya.
Advertisement
"Tidak ada cambuk, cambuk lagi. Cambuk itu hanya untuk kriminal," kata Ma'ruf usai pertemuan dengan Anwar.
Ma'ruf juga menyatakan, telah mendapatkan laporan dari Dubes Indonesia di Malaysia bahwa masih banyak WNI yang bekerja di sektor rumah tangga dan memerlukan perbaikan dari segi perlindungan.
"Selain itu juga menyangkut soal pekerja migran Indonesia. Saya dapat laporan dari Pak Dubes, yang bekerja di sawit baik-baik saja. Dan masih ada itu yang kerja di rumah tangga. Kita harapkan juga ada perlindungan perbaikan dan itu juga mendapatkan respons baik," ujar Ma'ruf.
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono menyatakan bahwa isu perlindungan PMI dan penyelesaian tapal batas menjadi prioritas utama Anwar.
"Tadi diangkat oleh Pak Wapres mengenai perlindungan sektor rumah tangga. Pak PM berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Tadi disinggung mengenai juga percepatan penyelesaian masalah perbatasan. Jadi dua hal Ini menjadi prioritas PM soal pekerja migran dan tapal batas kedua negara," kata dia.
Sementara rencana hukum cambuk bagi PMI akan diputihkan atau proses untuk dihapuskan secara resmi.
"Sedang ada proses pemutihan. Dan tidak boleh dicambuk. Dihapuskan," ujar Hermono.
Hindari Kebijakan Perburuk Hubungan RI-Malaysia
Diketahui, Anwar saat bertemu Presiden Jokowi di Bogor pada Januari 2023 lalu, sempat menyatakan akan menghindari kebijakan yang berpotensi merenggangkan hubungan Indonesia dan Malaysia, salah satunya terkait hukum cambuk.
"Jadi kita insyaallah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan karena saya mau hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya spesial. Dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita begitu rupa," kata Anwar.
Anwar mengatakan urusan TKI ini telah menggores hati masyarakat Indonesia. Dia mengetahui betul mengenai kondisi tersebut karena pernah di penjara.
"Saya tahu benar karena saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambokan ke atas mereka dan saya tidak pikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun lalu 2022 soal cambok itu sudah dihentikan," ujar Anwar.
Advertisement
Penyelesaian Masalah Migran Menyeluruh
Dato Anwar menjelaskan penyelesaian mengenai urusan TKI ini harus menyeluruh. Dia ingin nasib pekerja di bawah dapat dibelar.
"Saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agency pekerja Ini harus hanya sekadar facility dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan," imbuh dia.
