Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan membahas masalah Palestina saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurut Ma'ruf, baik Presiden Joko Widodo atau Jokowi, maupun Anwar Ibrahim sama-sama kencang dalam membela Palestina.
"Selanjutnya kita bicara soal Palestina. Karena memang beliau sendiri mengatakan bahwa beliau dengan Indonesia, dengan Pak Jokowi sama-sama kencang untuk membela Palestina, menghentikan perang di Gaza," kata Ma'ruf Amin di Kuching, Malaysia, Selasa (28/11/2023).
Advertisement
Ma'ruf juga kembali menegaskan bahwa Indonesia akan mendorong solusi permanen untuk konflik di Gaza.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Wapres Ma’ruf juga mengundang pihak Malaysia untuk meningkatkan investasinya di pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Investasi Malaysia di Indonesia nomor lima, supaya ada peningkatan. Terutama juga yang di IKN dari Serawak ini, energi terbarukan, transportasi, dan konstruksi," kata Ma’ruf usai pertemuan.
Ma’ruf juga menyinggung soal perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya yang bekerja di industri sawit dan rumah tangga.
"Kita harapkan ada perlindungan perbaikan dan mendapatkan respon baik," kata Ma’ruf Amin.
Malaysia Akan Hapus Hukum Cambuk
Sebelumnya, Ma’ruf menyebut Malaysia akan menghapus hukum cambuk untuk pada pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Nantinya, perlindungan PMI menjadi prioritas Anwar di pemerintahannya.
"Tidak ada cambuk, cambuk lagi. Cambuk itu hanya untuk kriminal," kata Ma'ruf usai pertemuan dengan Anwar Ibrahim.
Ma'ruf juga menyatakan, telah mendapatkan laporan dari Dubes Indonesia di Malaysia bahwa masih banyak WNI yang bekerja di sektor rumah tangga dan memerlukan perbaikan dari segi perlindungan.
"Selain itu juga menyangkut soal PMI pekerja migran Indonesia. Saya dapat laporan dari Pak Dubes, yang bekerja di sawit baik-baik saja. Dan masih ada itu yang kerja di rumah tangga. Kita harapkan juga ada perlindungan perbaikan dan itu juga mendapatkan respons baik," ujar Ma'ruf.
Advertisement
Ma’ruf Amin Pastikan Tetap Berjuang, Meski Permintaan Dukungan Sawit RI Tak Direspons Eropa
Di sisi lain, permintaan dukungan sawit RI di Uni Eropa tidak direspons Pemerintah Slovakia dan Yunani. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah terus memperjuangkan perdagangan sawit RI terkait kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang pemberlakuan Undang-Undang (UU) Antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) sejak Mei 2023 lalu.
Diketahui, Ma’ruf baru saja bertemu dengan Presiden Slovakia Zuzana Caputovà.
"Saya memang menyampaikan lagi hambatan dagang terutama terkait masalah-masalah ekspor sawit, tetapi tidak direspons. (Presiden Slovakia) samalah, tidak merespon soal itu," ujar Ma'ruf di Bratislava, Slovakia, Senin (27/11/2023).
Dia mengatakan, tidak ditanggapinya permintaan Indonesia disebabkan Slovakia masih menaati konsensus Uni Eropa terkait deforestasi. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan sawit RI bisa diterima di Uni Eropa.
"Mereka kan ya kemudian mereka kan ingin menghentikan batubara. Itu konsensus Uni Eropa belum diubah, keliatannya masih harus diperjuangkan," kata Ma'ruf Amin.
Menurut dia, misi yang sama juga disampaikan saat bertemu pimpinan Parlemen Yunani dan Perdana Menteri Yunani Mitsotakis di Maximos Mansion, Athena, Yunani, Jumat (24/11/2023).
"Terus kita, saya kemarin dengan di Yunani dan Perdana Menteri Yunani saya sampaikan tadi juga saya sampaikan, karena kita terus akan berjuang, k memang masih harus dipahami, karena memang saya bilang itu menyebabkan petani kita jadi korban karena ada kebijakan yang diskriminatif itu," ujarnya.
