Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah hingga 17 November 2023 sebesar Rp 3,23 triliun. Jumlah itu setara 87,82 persen dari total anggaran Rp 3,34 triliun.
Sementara realisasi fisik program Bedah Rumah telah mencapai 99,48 persen, dengan 149.539 unit rumah terbangun dari total target 150.421 unit.
Advertisement
Program BSPS yang dilaksanakan dengan metode padat karya ini telah memberikan manfaat dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 281.128 orang, atau sekitar 93,47 persen dari target 300.760 tenaga kerja.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, program Bedah Rumah merupakan bagian dari wujud nyata negara hadir dalam membantu masyarakat untuk tinggal di rumah layak huni.
Menurut dia, program ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.
“Pada dasarnya dana Program BSPS yang disalurkan pemerintah merupakan stimulan agar masyarakat juga memiliki semangat serta mendorong gotong royong antar warga ketika melaksanakan pembangunan rumah,” kata Iwan, Rabu (29/11/2023).
Lokasi Peroleh Bantuan
Salah satu lokasi yang mendapat bantuan program BSPS 2023 adalah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebanyak 110 unit. Penyaluran program BSPS Kota Balikpapan telah selesai 100 persen yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan (40 unit), Kecamatan Balikpapan Tengah (35 unit), Kecamatan Balikpapan Barat (10 unit) dan Kecamatan Balikapapan Utara (25 unit).
“Dana Program BSPS yang disalurkan adalah Rp 20 juta per unit rumah. Dana tersebut bisa digunakan oleh masyarakat untuk membeli material bahan bangunan Rp17,5 juta dan untuk upah tukang Rp 2,5 juta,” terang Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, Hujurat.
Program Bedah Rumah Sasar 1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan siap mendorong pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat di Papua Barat.
Salah satunya melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang menyasar sekitar 1.212 unit rumah tidak layak huni masyarakat di sembilan Kabupaten dan satu Kota.
"Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).
Program BSPS, imbuh Iwan, merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat agar mereka bisa menghuni rumah yang layak.
"Dalam hal ini, pemerintah menyalurkan dana stimulan untuk meningkatkan kualitas rumahnya dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)," ungkapnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta menerangkan, pada 2023 ini program bedah rumah di Papua Barat akan menyasar sebanyak 1.212 unit. Penyaluran program BSPS akan dilaksanakan tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota di Papua Barat.
Advertisement
Daftar Lokasi
Adapun lokasi penyalurannya antara lain di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), Kabupaten Teluk Wondama (43 unit).
Kemudian, Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit). Selanjutnya Kabupaten Fak-fak (80 unit), dan Kabupaten Raja Ampat (50 unit).
"Jumlah dana BSPS yang dialurkan mulai dari Rp 23,5 juta hingga Rp 40 juta, tergantung wilayahnya. Kami harap melalui program BSPS ini rumah tak layak huni di Papua Barat bisa berkurang," terangnya.
