Liputan6.com, Denpasar - Niluh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang lebih dikenal dengan nama Nil Luh Djelantik lapor ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk meminta konfirmasi soal namnya yang dicatut sebagai anggota direktorat narasi dan konten, media sosial, komunikasi politik dan jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Bali.
“Sikap saya, dari TKN harus mengonfirmasi itu karena saya belum mendapat konfirmasi apapun dari TKN dan TKD terkait nama saya ada di dalam daftar surat keputusan itu. Saya yang akan bertanya sama mereka,” kata dia, dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).
Advertisement
Diketahui bahwa beredar surat keputusan mengenai struktur TPD Bali Ganjar-Mahfud yang ditandatangani Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 17 November 2023, di mana pada SK bernomor 22A/SK-TPD/XI/2023 tentang penetapan dan pengesahan TPD di Bali itu ada nama Ni Luh Djelantik sebagai anggota direktorat narasi dan konten, media sosial, komunikasi politik dan jubir.
Satu-satunya perempuan dalam pencalonan DPD Pemilu 2024 itu mengaku tahu dan membaca ada namanya di sana, namun hingga saat ini ia belum mendapat pemberitahuan dan belum sempat menghubungi pihak terkait karena kesibukannya.
“Nah ini habis aku rapat aku minta tolong sama teman-teman di TPN, ini benar tidak, ini apa, kenapa tidak konfirmasi ke saya gitu. Biar tidak ada polemik karena kami kan dikenal oleh masyarakat sebagai pembela semua kalangan, pembela semua kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Calon DPD Tidak Boleh Kampanye Pilpres
Ketika disinggung mengenai Pasal 20 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur bahwa calon DPD tidak boleh melaksanakan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden, Ni Luh Djelantik mengaku tahu posisinya sebagai calon independen sehingga semestinya tak terlibat.
“Ada kontestasi politik yang saya harus lewati dan seluruh rakyat Bali punya kepentingan bukan hanya suara yang mencoblos kami. Seluruh rakyat Bali punya kepentingan menjadikan saya sebagai wakil mereka. Jadi dari pihak TKN dari pihak TKD Bali yang saya harapkan bisa memberikan klarifikasi terkait nama saya yang dicantumkan di sana,” kata dia.
Meski demikian, Ni Luh mengaku secara pribadi ia berharap ketiga pasangan calon dapat berkontestasi dengan asas luberjurdil, dan jika benar ia didaulat sebagai juru bicara maka ia akan menjalankan mandat itu.
Advertisement
Wayan Koster Sebut Hasil Rekayasa
Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Bali Ganjar Pranowo-Mahfud Md Wayan Koster menyebut nama Ni Luh Djelantik di struktur keanggotaan tim dalam SK Nomor 22A/SK-TPD/XI/202 yang beredar adalah hasil rekayasa.
“Saya tidak perlu tanggapi yang begitu. Intinya di SK yang asli tidak ada namanya dia (Ni Luh Djelantik). Itu tidak benar itu, mungkin ada yang merekayasa di lapangan,” kata dia ketika dihubungi di Denpasar, Rabu (29/11/2023).
Meski mengatakan struktur yang beredar adalah hasil rekayasa, Koster tidak dapat menunjukkan surat asli yang tidak berisi nama Ni Luh Djelantik, lantaran menurut dia keputusan itu bersifat rahasia.
“Itu (tulisan nama Ni Luh Djelantik) pasti ada yang menimpa itu, yang konfidensialnya itu ada, tapi tidak mungkin saya bagikan. Yang dari pusat sampai nomor empat, itu kok ada nomor lima direktoratnya,” ujar Ketua DPD PDIP Bali itu.
Wayan Koster menyatakan, yang menjadi TPD Bali Ganjar-Mahfud hanya pengurus dan kader partai pengusung yaitu PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo, sementara jika ada di luar itu hanya ditempatkan sebagai relawan.
“Ini kan tim inti, nanti setelah ini akan kami bentuk relawan. Masing-masing komunitas masyarakat itu sedang disusun, kalau ini semuanya kader parpol, itu kesepakatan,” kata dia.
Koster Jadi Ketua TPD Bali
Wayan menyampaikan bahwa tim pemenangan daerah bahkan hingga ke kabupaten/kota sudah terbentuk dan tidak ada nama Ni Luh Djelantik, lebih jauh mereka sudah merencanakan memulai kampanye pada 4 Desember 2023 nanti.
Dari keterangannya, dalam struktur TPD Bali Ganjar-Mahfud Koster didaulat sebagai ketua, dengan wakilnya IGN Jaya Negara (PDI Perjuangan), I Kadek Arimbawa (Hanura), Komang Purnama (Perindo), dan Mujahidin (PPP).
Di Bali mereka bergerak dengan enam divisi, yaitu Direktorat Data Riset, Intelijen & Survei, Program, dan Hubungan Antar Lembaga; Direktorat Kampanye Kreatif dan Artificial Intelligence; Direktorat Narasi & Konten, Media Sosial, dan Komunikasi & Jubir; Direktorat Penggalangan, Juru Kampanye, Relawan, dan Segmen Pemilih; Direktorat Saksi & Pengamanan Hasil Pemilu, Logistik & Infrastruktur, dan Hukum & Advokasi, dan Direktorat Bidang Satgas Khusus.
Advertisement
