Liputan6.com, London - Presiden RI Joko Widodo membagikan foto di situs Twitter yang menampilkan artikel di koran Financial Times. Artikel itu bertajuk "Indonesia builds superpower dreams".
"Indonesia Builds Superpower Dreams. Begitu judul besar artikel sehalaman penuh Financial Times edisi Kamis 16 Novermber 2023 yang saya baca ini," ujar Presiden Jokowi di situs Twitter, Rabu (29/11/2023).
Advertisement
"Surat kabar harian bisnis ini menuliskan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ibu kota negara Nusantara, posisi Indonesia dalam rivalitas antara negara besar saat ini, hingga situasi politik dalam negeri," lanjut Jokowi.
Artikel itu terdiri atas tiga bagian: bagian awal tentang ekonomi, bagian kedua tentang rivalitas global, tetapi bagian ketiga menyorot masalah demokrasi dan korupsi di Indonesia, termasuk kontroversi KPK, Nusantara, dan "Mahkamah Keluarga" yang kontroversial di dalam negeri.
"Pada Oktober, Mahkamah Konstitusi, saat itu diketuai oleh saudara ipar Widodo, Anwar Usman, mengeluarkan putusan yang membuka jalan untuk putra sulung presiden untuk mencalonkan sebagai wakil presiden pada pemilu Februari," tulis Financial Times pada bagian Questions over corruption.
"Keputusan itu secara luas dipandang sebagai upaya untuk mengizinkan Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun agar bisa maju untuk jabatan tersebut," lanjut artikel itu.
Pada paragraf selanjutnya, Financial Times menyorot bahwa Anwar Usman terbukti bersalah pada sidang etik, namun putusan MK tetap tidak berubah.
Financial Times juga mengutip ucapan Jokowi pada 2014 lalu yang berkata tak ingin anaknya melanjutkan kekuasaan.
"Menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan untuk anak-anak saya sendiri," demikian ucapan Jokowi dulu.
Pada paragraf yang sama, Financial Times mengutip ucapan terbaru Jokowi setelah Gibran Rakabuming Raka bisa jadi cawapres: "pencalonan putra saya adalah keputusan bersama yang diambil pendukung, ketua partai, sebuah koalisi, bukan saya."
Masalah KPK hingga Nusantara
Terkait korupsi, Financial Times membahas UU KPK yang dianggap melemahkan institusi tersebut yang lolos di pemerintahan Jokowi.
Financial Times turut mewawancara Erry Riyana Hardjapameka yang berkata Presiden Jokowi bagus dalam kebijakan ekonomi, tapi tidak pada demokrasi.
Selain itu, Financial Times meragukan bahwa Jokowi akan langsung pensiun begitu saja dari politik, salah satunya dengan cara memberikan pengaruh lewat Partai Gerindra.
Terkait masalah ibu kota yang dijanjikan akan hijau, Financial Times menampilkan kritikan dari kelompok lingkungan Mighty Earth yang meragukan bahwa Nusantara akan menjadi kota hijau seperti dijanjikan. Namun, Jokowi tetap optimistis pada pembangunan IKN.
Financial Times menutup artikel itu dengan pertanyaan apakah proyek Nusatara bisa terwujud atau hanya proyek hiasan ("gajah putih") yang mahal di hutan.
"Ujiannya sekarang adalah apakah Nusantara bisa membantah para skeptis dan melihat bangkitnya sebuah kekuatan global yang baru atau apakah hal itu akan berakhir sebagai gajah putih senilai miliaran dolar yang pelan-pelan membusuk di hutan," tulis Financial Times.
Advertisement
Anies Baswedan Tolak IKN
Sebelumnya dilaporkan, Capres Anies Baswedan melontarkan kritik atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kritik keras Anies disampaikan saat tanya jawab bersama panelis dalam uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
Anies Baswedan awalnya mendapatkan pertanyaan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang dalam dialog itu menjadi panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan Sosial.
Mulanya Siti Zuhro bertanya sikap Anies dan Cak Imin terhadap pemilu yang dampaknya sampai pada desentralisasi dan otonomi daerah. Dia pun lanjut bertanya apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
"Izin Pak Moderator berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro, dilihat dalam siaran YouTube TvMu Channel, Rabu (22/11).
Lantas, Anies menjawab dengan lugas pertanyaan Siti Zuhro. Menurut Anies, pembangunan kota baru justru akan menghasilkan ketimpangan.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," jawab Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan, apabila tujuan dibangunnya IKN Nusantara adalah untuk pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia.
"Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar Anies.
Timnas AMIN Kritik IKN: Masyarakat Banyak yang Miskin, Etis Enggak Bikin Istana seperti Itu?
Asisten Pelatih Timnas AMIN (Anies-Muhaimin), Jazilul Fawaid, sepakat dengan Anies lantaran secara moral masih banyak warga miskin di Indonesia, tetapi pemerintah malah membangun IKN yang megah.
"Kita ini masyarakat Indonesia secara besar ini kan hidupnya masih banyak yang miskin, masa iya sih kita buat istana yang begitu besar seperti itu? Itu moral ya, bukan soal undang-undang," ujar Jazilul ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (26/11).
"Etis enggak secara moral kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin tapi kita bangun istana? Kan enggak," ucap Jazilul.
Dia membuka peluang bahwa bisa saja Undang-Undang IKN direvisi kembali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jazilul pun menargetkan jika Anies-Muhaimin menang pilpres 2024, akan mengambil keputusan terbaik terkait IKN.
"Kan tentu IKN itu dibahas di undang-undang kan. Sikapnya sudah ada di DPR waktu itu, masing-masing partai. Kalau undang-undang kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki," ujar Jazilul Fawaid.
"Ya makanya kita menangkan dulu supaya keputusannya bisa diambil yang terbaik," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik keras proyek IKN Nusantara di depan puluhan ribu warga Muhammadiyah saat acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Acara tersebut digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11).
Advertisement
