Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahannya. Dia pun meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran dan menyelesaikan agenda pembangunan yang belum selesai.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Digital Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Advertisement
"2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum bisa dituntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang," jelas Jokowi.
Dia meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Jokowi mengingatkan APBD harus tersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan lebih selaras.
"Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kab/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa?," tuturnya.
"Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kab/kota menyabungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan. Sekali lagi sinergi dan harmonisasi biar inline semuanya," sambung Jokowi.
Selain itu, dia meminta agar dana transfer daerah dimanfaatkan untuk perbaikan layanan publik. Mulai dari, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan.
"Agar segera juga tetap menjaga iklim investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga ikllim investasi di seluruh daerah di seluruh tanah air harus kita jaga betul," pungkas Jokowi.
Jokowi Minta Kementerian sampai Pemda Tutup Celah Korupsi dalam Penggunaan Anggaran 2024
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tepat sasaran.
Jokowi mengingatkan kementerian dan pemerintah daerah tidak membuka celah korupsi dalam penggunaan anggaran.
"Tapi saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti dan tepat sasaran," kata Jokowi saat menyerahkan Digital Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11/2023).
"Kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," sambungnya.
Dia meminta agar anggaran 2024 segera dieksekusi dan direalisasikan sesegera mungkin pada bulan Januari. Pasalnya, kata Jokowi, realisasi anggaran 2023 hingga kini masih rendah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Jokowi menuturkan, penyerapan anggaran pemerintah pusat saat ini baru 74 persen, sedangkan anggaran pemerintah daerah 64 persen. Padahal, saat ini sudah masuk penghujung tahun 2023.
"Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah," tutur dia.
"Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun," imbuh Jokowi.
Advertisement
Siapkan Antisipasi
Jokowi meminta kementerian menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment.
Dia mengingatkan bahwa setiap uang yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga harus bermanfaat untuk rakyat.
“Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat," pungkas Jokowi.
