Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3.325,1 triliun pada 2024. APBN 2024 merupakan yang terakhir di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dana belanja negara tersebut naik 8,6% dibandingkan APBN 2023. Adapun rinciannya, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 857,6 triliun.
Advertisement
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, alokasi belanja negara dalam APBN 2024 akan diperuntukkan dalam beberapa hal yang menjadi fokus.
"Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN," ujar dia saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Kemudian, belanja negara 2024 juga ditunjukkan untuk menuntaskan berbagai proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara.
Belanja pemerintah juga akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan Pilkada. "Belanja pemerintah prioritas juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan," lanjut Sri Mulyani.
Pemerintah juga menyiapkan alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 naik menjadi Rp 857,6 triliun, yang digunakan antara lain untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
"Untuk transfer ke daerah yang dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun, terjadi kenaikan 5,3 persen dibandingkan tahun 2023," kata Sri Mulyani.
Selain itu, peningkatan alokasi transfer ke daerah juga ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan.
Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus akan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.
