Liputan6.com, Jakarta Persoalan pangan merupakan persoalan fundamental yang harus diatasi oleh berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pasalnya, Food and Agriculture Organization (FAO) memproyeksikan bahwa di tahun 2050 akan terjadi kelangkaan pangan dunia yang disebabkan peningkatan jumlah penduduk dunia.
Salah satu jurus jitu untuk menghindari Indonesia dari jeratan kelangkaan pangan tersebut adalah dengan memperkuat ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu juga meliputi beberapa aspek, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, penyerapan pangan, stabilitas pangan, dan status gizi.
Advertisement
Akan tetapi, guna mewujudkan ketahanan pangan tersebut, Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan pertanian dan pertumbuhan sektor pertanian yang masih belum stabil.
Selain dua persoalan tersebut, pemerintah pun menghadapi persoalan yang berkaitan erat dengan keterbatasan sarana prasarana, alih fungsi lahan, Sumber Daya Manusia (SDM), kerusakan infrastruktur, serta gangguan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim.
Banyaknya persoalan tersebut sangat berpengaruh pada optimalisasi produksi dan rantai pasok pangan. Untuk itu, Pemerintah pun terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan berbagai kebijakan dan strategi.
Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan
Pemerintah Indonesia telah menggagas sejumlah kebijakan strategis yang akan diterapkan pada 2024 mendatang. Salah satunya, fokus pada peningkatan produksi domestik hingga penguatan riset dan kapasitas petani serta nelayan.
Di sisi lain, untuk memperkuat kelembagaan petani, pemerintah melibatkan pembentukan korporasi petani untuk memberikan daya tawar yang lebih baik kepada petani terkait akses pasar dan pembiayaan.
Selain itu, dukungan finansial juga menjadi fokus pemerintah dengan pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada petani untuk meningkatkan ketersediaan modal produksi. Pemerintah juga memberikan perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian untuk mengurangi risiko finansial para petani.
Pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan yang diwujudkan melalui pengembangan kawasan Food Estate sebagai pusat produksi pangan berkelanjutan dengan infrastruktur terpadu.
Selain food estate, pemerintah terus memperkuat cadangan pangan nasional dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan distribusi serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta.
Berbagai kebijakan pembangunan di bidang ketahanan yang akan difokuskan pada tahun 2024 itu pun bertujuan untuk memperkuat fondasi guna mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Anggaran Semakin Meningkat
Berbicara terkait kebijakan, tak bisa dilepaskan dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah pun terus meningkatkan anggaran untuk memperkuat ketahanan pangan dari tahun ke tahun. Dari hanya Rp74,5 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp114,3 triliun pada APBN 2024.
Anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan itu secara khusus diarahkan pada upaya peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan. Hal itu bertujuan untuk memastikan pasokan pangan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari menciptakan sistem yang memudahkan akses masyarakat terhadap pangan.
Selain itu, beberapa upaya juga diarahkan pada stabilisasi harga pangan agar fluktuasi harga dapat dikelola dengan efektif dan memberikan kepastian serta perlindungan terhadap daya beli konsumen.
Dengan mengalokasikan dana secara strategis untuk tiga aspek kunci tersebut, pemerintah berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional secara holistik serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Advertisement
Target yang Jadi Prioritas
Melalui berbagai kebijakan yang dirumuskan dan alokasi anggaran yang terus ditingkatkan setiap tahunnya, pemerintah pun menentukan beberapa target output prioritas guna mewujudkan ketahanan pangan.
Salah satu output prioritasnya adalah memperluas kawasan pertanian guna menjaga ketahanan pangan dengan target luas area padi sebesar 304.000 hektare, jagung seluas 90.000 hektare, dan kedelai seluas 184.650 hektare.
Irigasi juga menjadi target prioritas pemerintah, sebab, infrastruktur irigasi dapat terlihat peningkatan pembangunan jaringannya seluas 4.000 hektar melalui pusat dan 25.328 hektar melalui daerah, serta pembangunan 23 bendungan lanjutan dan 1 bendungan baru.
Selain itu, rehabilitasi jaringan irigasi mencakup area seluas 38.000 hektare melalui pusat dan 96.779 hektare melalui daerah.
Upaya tersebut diperkuat dengan pembangunan dan rehabilitasi sumber air sebanyak 3.573 unit, jalan pertanian sebanyak 3.624 unit, serta fasilitas olahan pakan ternak sebanyak 459 unit. Pemerintah juga memiliki target untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan melalui kebijakan Pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
Di sektor perikanan, pemerintah memberikan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 17.000 unit dan penyediaan 300 unit chest freezer untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada 29.173 orang dalam masyarakat kelautan dan perikanan.
Pemerintah juga tak lupa untuk melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di 65 pelabuhan perikanan, 184 balai benih, serta dana ketahanan pangan dan pertanian yang dialokasikan untuk 1.350 kelompok masyarakat.
(*)
