Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan menawarkan program contract farming ketimbang food estate yang telah dijalankan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan dilanjutkan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto pun angkat bicara terkait program yang ditawarkan Anies Baswedan tersebut.
Advertisement
Dia mengatakan, contract farming adalah petani yang tidak punya tanah. Sementara itu, Airlangga menginginkan bahwa petani perlu punya tanah, bukan sebagai pekerja petani, sehingga lebih sejahtera.
"Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh. Nah kita tidak mau itu, kita mau farmer yang punya tanah," ujar Airlangga saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, pada Kamis (30/11/2023) malam.
Karena itu, pasangan Prabowo-Gibran lebih condong mengembangkan program food estate dibandingkan contract farming.
"Oleh karena itu kita kembangkan apa yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua," ujar Airlangga Hartarto.
Anies Kritik Program Food Estate
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengkritik program food estate. Menurut dia, program itu justru membuat dana tidak diterima rakyat yang bekerja untuk produksi pertanian. Dia menilai, contract farming atau pertanian kontrak lebih menghargai para petani.
"Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita itu diberikan ke tempat yang baru ke tempat yang dikelolah oleh koorporasi," ucap Anies.
"Padahal, dana yang sama itu kalau yang diberikan untuk contract framing maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja senyatanya berproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming," lanjut dia.
Anies menyatakan, kontrak pertanian bisa memberikan kepastian pasar bagi para petani lewat kerja sama kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun milik swasta.
Capres yang diusung Partai NasDem, PKB dan PKS itu menyebut, tugas pemerintah ialah menyiapkan regulasi agar produk pertanian dari petani dapat diakomodir semua badan usaha yang ada. Selain itu, kata Anies, kepastian harga untuk para petani pun terpenuhi.
"Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil, karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian," ucap Anies.
Advertisement
