Liputan6.com, Jakarta - Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga merespons kritikan salah satu calon presiden terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan.
Arya menyatakan, sudah waktunya membalas apa yang sudah diberikan Kalimantan untuk Indonesia. Kontribusi Kalimantan untuk Indonesia sudah sangat besar.
Advertisement
Dijelaskannya, ekspor batubara di Kalimantan Timur mencapai hampir Rp 100 triliun. Kontribusi ini, lanjutnya, baru dari Kalimantan Timur belum Kalimantan secara keseluruhan.
"Kalau cuma Rp.600 triliun (untuk pembangunan ibu kota baru), itu kecil dibanding kontribusi Kalimantan,” paparnya, Jumat (1/12/2023).
Dikatakannya, sudah waktunya bandul pembangunan dipindah ke Kalimantan. Sebab sumber daya alam yang dikeruk dari Kalimantan sudah memberikan kontribusi besar untuk Indonesia.
Menurut Arya, saat ini, semua pembangunan tersentral di Jawa. Sehingga banyak fenomena anak-anak muda terbaik di luar Jawa justru merantau ke Jawa.
"Akibatnya kalaupun dikasih pembangunan pun orang-orang terbaiknya pergi ke Jawa,” kata Arya.
Dengan kondisi seperti itu, menurut Arya, sudah waktunya bandul pemerintahan pindah ke Kalimantan.
"Biar kacamata pembangunan sekarang pindah ke Kalimantan,” kata dia.
Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Anies menyebut, akan mengkaji ulang undang-undang (UU) IKN jika jadi presiden terpilih 2024.
Hal ini disampaikan Anies, menjawab pertanyaan di acara Desak Anies di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies.
Anies menyampaikan, saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk UU IKN. Sehingga, kata dia selama undang-undang tersebut masih ada dan tak dirubah, IKN akan lanjut dibangun.
Anggaran Besar
Menurut Anies, anggaran pembangunan IKN amat besar. Dia menilai, anggaran itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting, semisal pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga puskesmas.
"Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ungkap Anies.
"Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan tidak dapat," sambungnya.
Advertisement
Sudah Ada Undang-Undangnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pihak yang tidak ingin ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ada undang-undangnya.
"Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan tapi IKN itu sudah ada UU sudah ada undang-undangnya," kata Jokowi di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).
Jokowi tidak ingin terjadi ketimpangan karena ekonomi berpusat di pulau Jawa saja. Maka dari itu, tujuan ibu kota pindah agar ada pertumbuhan ekonomi di pulau lain.
"Kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris karena kita ingat 58% PDB ekonomi tuh ada di Jawa, 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Sehingga kita ingin Indonesia sentris, ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain," tuturnya.
Menurutnya, jumlah populasi penduduk di pulau Jawa sudah mencapai 56 persen. Jokowi berkata, perlu ada pemerataan penduduk dengan cara pindah ibu kota.
"Selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jumlah penduduk populasi Indonesia 56% ada di Pulau Jawa yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," ujarnya.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkasnya.
