Liputan6.com, Jakarta Dalam ajang Penganugerahan Naker Award 2023 yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil merengkuh penghargaan dalam Kategori Pembina Produktivitas. Hanya ada enam provinsi yang berhasil meraih Penghargaan Pembina Produktivitas di ajang Naker Award 2023. Selain Kaltim, ada provinsi Jambi, Sulawesi Tenggara, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Papua.
Penghargaan Naker Award 2023 Kategori Pembina Produktivitas diberikan kepada gubernur atau kepala daerah yang telah berhasil melaksanakan Program Pembinaan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas sebanyak 0,05 persen dari jumlah perusahaan di wilayahnya.
Advertisement
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mewakili Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik.
Sekda Sri Wahyuni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penganugerahan yang diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur. Apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemprov Kaltim dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan.
"Kaltim ini paling dekat dengan IKN. Jadi kita punya peluang sekaligus tantangan bagaimana meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan dan menyiapkan SDM tenaga kerja yang berdaya saing," ungkapnya saat wawancara bersama Tim Liputan Diskominfo Kaltim, seusai gelaran Naker Award di Balai Sarbini Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Masifkan Peningkatan Kompetensi
Pemprov Kaltim terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan serta menyiapkan SDM tenaga kerja yang berdaya saing. Salah satunya adalah dengan memasifkan pelatihan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi di sektor-sektor yang dibutuhkan.
"Jadi kita menjalin koordinasi dan pemetaan dengan dunia kerja. Agar pelatihan dan peningkatan kompetensi yang kita lakukan itu sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Karena setiap kabupaten/kota kan kebutuhannya berbeda. Jadi nanti bisa memenuhi pasar kerja. Implikasinya adalah pada pengurangan angka pengangguran dan penurunan kemiskinan," terang Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) ini.
(*)
Advertisement
