Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyiapkan museum berkelas dunia di daerah itu sehingga akan menjadi salah satu ikon baru bagi bangsa Indonesia.
"Jadi, kita ingin nantinya akan ada di Nusantara itu kelas dunia. Salah satunya museum. Jenisnya nanti kita coba rumuskan kembali. Tentu, kita akan meminta pendapat para ahli seni dan budaya, sekolah seni dan budaya seperti IKJ, ISI dan lain-lain serta para penggiat, para ahli," kata Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono usai mengunjungi salah satu museum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dikutip dari Antara, Minggu (3/12/2023).
Bambang mengatakan demi mewujudkan keberadaan museum berkelas dunia di Nusantara, pihaknya sudah berkomunikasi dengan budayawan, para penggiat seni dan bahkan melakukan studi ke beberapa negara dengan museum-museum yang dikenal dunia.
Advertisement
Semua itu dilakukan untuk membantu mendefinisikan museum berkelas dunia yang dapat merefleksikan dari keberagaman bangsa Indonesia dalam suatu museum yang akan dibangun di IKN ke depan.
"Kita melakukan beberapa perbandingan di Eropa, di beberapa tempat dan juga nanti kita akan konsultasikan dengan yayasan museum di Indonesia sehingga nanti kita akan mendapatkan yang terbaik," jelasnya dalam kunjungan di sela-sela perhelatan COP28 di Dubai, UEA.
Pembangunan IKN
Pembangunan IKN, yang tengah dibangun di Pulau Kalimantan, merupakan satu satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pembangunan dari ibu kota baru Indonesia itu dilaksanakan dalam periode 2022 hingga 2045.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan IKN akan dibangun dengan didanai sebanyak 80 persen dari investasi dan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk tahun ini, realisasi belanja IKN Nusantara telah mencapai Rp13 triliun per Oktober 2023 dari total alokasi Rp29,3 triliun pada APBN 2023. Pagu belanja Rp29,3 triliun itu sendiri meliputi belanja infrastruktur Rp26,3 triliun dan belanja non infrastruktur Rp3 triliun.
Proyek IKN Bakal Ditinjau Ulang Jika Anies Jadi Presiden, Memangnya Bisa?
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pembangunan IKN tidak mendesak dilanjutkan. Untuk itu, proyek IKN ini bakal ditinjau ulang jika nantinya Anies Baswedan jadi Presiden.
Namun begitu, Otorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN menegaskan, pembangunan IKN sudah menjadi amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (UU IKN).
"Iya, (pembangunan) IKN itu kan undang-undang dan konstitusi," tegas Agung saat ditanyai kemungkinan proyek IKN bakal terhenti di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Tak Bisa Diganggu Gugat
Menurut dia, kehadiran UU IKN dan aturan turunannya jadi satu hal yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga siapapun pasangan calon yang bakal menggantikan Jokowi-Ma'ruf Amin patut mengikutinya.
"Jadi kita berpegang pada itu saja. Dan UU-nya memang menurut saya menciptakan iklim yang menarik dan melindungi investasi, yang tentunya ini perlu kita jaga keberlangsungannya, kita jaga keberlanjutannya," ungkapnya.
Advertisement
Sudah Dirancang Sejak Era Presiden Soekarno
Agung menuturkan, pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden RI pertama, Soekarno pada 1957 silam. Saat itu ibu kota yang berada di Jakarta direncanakan untuk direlokasi ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun tak jadi.
Kemudian pada periode 1980-an Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat namun kembali tak terealisasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 silam juga kembali membuka pembicaraan relokasi ibu kota untuk mempromosikan pemerataan kekayaan di Indonesia.
Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo resmi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur dan diberi nama IKN Nusantara.
"IKN ini kita tidak boleh lupakan sejarah, cita-cita founding father kita, Bung Karno yang pertama kali menggagas," imbuh Agung.
Melanjutkan amanat tersebut, ia menambahkan, proses sejumlah pembangunan yang dimulai saat groundbreaking pertama September 2023 terus berlanjut. Otorita IKN juga masih terus mempromosikan kepada para investor untuk ikut membangun IKN.
Pasalnya, alokasi APBN yang akan dialokasikan untuk pembangunan IKN hanya 20 persen. Sisanya, 54 persen melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 26 persen investasi swasta murni.
"Groundbreaking yang baru dilakukan September sekarang sudah 30 persen. Jadi memang nyata. IKN itu tidak hoax, memang real," kata Agung.
