Liputan6.com, Jakarta - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berjanji meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum jika menang Pilpres 2024.
Direktur Narasi dan Konten TPN Ganjar-Mahfud Md, Roby Muhammad mengatakan hal itu merupakan salah satu langkah melakukan reformasi hukum.
Advertisement
"Salah satu caranya memang dengan peningkatan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum. Bahkan, untuk aparat kami punya program khusus yaitu kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara," ujar Roby dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).
Roby menyatakan Ganjar dan Mahfud pasangan yang tepat melakukan reformasi hukum. Dia meyakinkan bahwa, keduanya merupakan sosok yang bersih. Selain itu, keduanya juga dinilai menjalani hidup secara sederhana.
"Harta kekayaan mereka tidak melimpah. Ini titik awal yang penting. Kita tidak bisa membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor. Kita harus pakai sapu yang bersih," kata.
Selain itu, kata Roby, Mahfud punya modal ilmu hukum yang sangat tinggi. Dia menyebut Mahfud profesor hukum tata negara yang secara keilmuan sudah sangat mumpuni. Belum lagi, ini diperkaya dengan pengalaman Mahfud di MK dan juga sebagai wakil rakyat di DPR.
Tak hanya itu, Roby menilai Ganjar dan Mahfud sama-sama pemberani dan punya nyali. Roby menilai hal tersebut merupakan modal menyikat habis mafia hukum.
Roby menyatakan Ganjar dan Mahfud akan menyelesaikan reformasi hukum dengan mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi untuk menguatkan sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi proses, perbaikan SOP internal untuk membentuk budaya kerja, dan menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum selama bekerja dan setelah pensiun.
"Terakhir, korupsi ini sudah menjadi budaya yang sistemik. Jadi kita juga perlu selesaikan secara sistematis. Caranya, melalui pengesahan RUU perampasan aset. Hanya dengan Mas Ganjar dan Prof Mahfud reformasi hukum bisa tercapai," kata dia.
Elektabilitas Ganjar - Mahfud
Sebelumnya, Lembaga Indopol merilis survei terbaru yang mengungkapkan penurunan kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Survei dilakukan pada 6 hingga 12 November 2023.
Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistyanto menyampaikan dalam survei memperlihatkan kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi mengalami penurunan sebesar 7,2 persen, dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen sejak Juni 2023.
Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren penurunan sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen, dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen.
Ratno menilai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang potensial memperbaiki dan mereformasi hukum yang mengalami penurunan tersebut.
"Jika membaca data hasil Indopol tentang buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia, secara kualitatif sepertinya kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik adalah Ganjar-Mahfud," ujar Ratno dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).
"Dalam paslon ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menkopolhukam ia membentuk tim reformasi hukum di Kemenko Pulhukam," Ratno menambahkan.
Advertisement
Penegakan Hukum dalam Kondisi Memprihatinkan
Ratno menyebut, untuk mereformasi hukum dibutuhkan pasangan capres-cawapres yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam bidang hukum. Menurutnya, hukum berada dalam kondisi memprihatinkan, terutama pasca putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
"Berdasarkan survei Indopol yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada 6 - 12 November 2023 terkait pasca-putusan MK nomor 90 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, kinerja pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya mendapatkan rapor merah," kata dia.
Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nasional Julius Ibrani mengatakan untuk menyehatkan hukum dan politik di Indonesia, butuh profil capres-cawapres yang berpengalaman. Julias menilai pasangan Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dalam reformasi hukum.
"Mahfud yang menjadi satunya-satunya calon yang mampu mendobrak kebobrokan hukum. Pilih sosok yang turun ke bumi dan yang berani ungkap kebobrokan. Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan," kata Julius.
Menurut Julius, temuan hasil survei Indopol mengonfirmasi secara penuh apa yang pihaknya sampaikan sejak 2017. Pertama, pemerintah Jokowi pada periode pertama awalnya memberikan harapan dalam reformasi hukum. Namun, sejak periode pertama ada switching hukum.
"Dan sejak tahun 2017 Jokowi mulai berubah, hukum dilihat menghambat investasi dan bikin gaduh. Yang pertama dilakukan adalah dengan merevisi UU KPK. Jokowi tidak menghargai bahkan menghina hukum. Selanjutnya adalah melemahkan KPK, putusan MK tidak dipatuhi. Jokowi kemudian mengabaikan putusan hukum. Berikutnya dia memainkan komposisi di lembaga negara dan sekarang istilahnya bangun koneksi Solo," katanya.
