Hari Disabilitas Internasional, Diskriminasi Masih Ganggu Hak Difabel dalam Berbagai Sektor

Tantangan berikutnya, lanjut Bima, dapat dianalisis melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 815 Tahun 2023. Mengenai hasil monev sarana dan prasarana ramah kelompok rentan tahun 2023.

Keputusan tersebut menekankan kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan. Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai pada unit pelayanan publik.

Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam penyediaan fasilitas yang ramah terhadap kelompok rentan. Sayangnya, hasil pemantauan dan penilaian menunjukkan bahwa realisasi dari kebijakan tersebut masih sangat jauh dari harapan.

Lebih lanjut, Akademisi Universitas Trunojoyo Madura itu menambahkan, lembaga penyelenggara di sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial masih belum optimal dalam hal akomodasi dan aksesibilitas.

Hal ini menjadi perhatian, mengingat sudah tujuh tahun sejak Undang-Undang tentang penyandang disabilitas disahkan. Ini adalah waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang signifikan di ruang pelayanan publik yang ramah untuk semua.

“Kembali kita harus mengingat dan merujuk kerangka formil, untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan berkelanjutan. Dan mencegah timbulnya perilaku diskriminatif yang berpotensi merugikan mereka,” ujar Bima.

Pelaksanaan, pemberian, dan penikmatan hak-hak disabilitas telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Dalam sektor pendidikan, Pasal 10 menegaskan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup:

• Hak mendapatkan pendidikan bermutu pada berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
• Memiliki kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan.
• Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan bermutu di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
• Selain itu, pasal ini juga menegaskan hak mendapatkan akomodasi yang layak bagi peserta didik disabilitas.

Di sektor pekerjaan, Pasal 11 merinci hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi dari pihak pemerintah, pemerintah daerah, atau sektor swasta.

Hak yang dijamin meliputi:

• Upah setara dengan tenaga kerja non-disabilitas.
• Akomodasi yang layak di lingkungan kerja.
• Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan disabilitas.
• Akses kepada program kembali bekerja dan penempatan kerja yang adil dan proporsional.

Hak lainnya mencakup peluang untuk pengembangan karier, kemungkinan untuk memajukan usaha sendiri, serta keterlibatan dalam kegiatan wirausaha, pengembangan koperasi, dan pendirian usaha pribadi.