BKI Ikut Lobi, Indonesia Calonkan Diri Lagi Jadi Anggota Dewan IMO

BKI bersanding dengan sejumlah delegasi Indonesia untuk mendampingi Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pertemuan IMO

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 04 Des 2023, 12:32 WIB
Menhub merayu negara anggota untuk mendukung Indonesia yang mencalonkan kembali menjadi anggota dewan IMO kategori C periode 2024-2025. (Dok: BKIP)

 

Liputan6.com, Jakarta PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau dikenal dengan BKI, bersanding dengan sejumlah delegasi Indonesia untuk mendampingi Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pertemuan International Maritime Organization (IMO) yang diadakan di London pekan lalu.

Acara ini melibatkan delegasi dari sejumlah Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait sebagai tim lobby pemenangan Indonesia untuk kembali terpilih menjadi anggota dewan IMO.

"Sejumlah kementerian atau lembaga yang ikutserta selain BKI, diantaranya Kemenkomarves, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemen BUMN, Setkab, Kedubes RI di London, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Pelindo, Pertamina International Shipping, dan INSA. Sebagai Ketua Majelis BKI, saya nyatakan komitmen penuh BKI dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia di forum ini,” sambut Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio selaku Ketua Majelis BKI, ditulis Senin (4/12/2023).

Selain mendampingi, BKI juga membantu pemerintah untuk melobi Indonesia dalam proses pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO.

"Sebagaimana diamanatkan Menteri Perhubungan RI bahwa seluruh delegasi Indonesia yang ditugaskan, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menggalang dukungan dan mendapatkan suara dari negara lain, dan BKI masuk sebagai salah satu delegasi Pemerintah Indonesia,” ujar Benny Susanto selaku Direktur Operasi IDSurvey/BKI.

Upaya Tekan Emisi

Sementara itu, dalam sidang yang juga dihadiri perwakilan sejumlah negara ini, Budi Karya bicara mengenai upaya menekan emisi di sektor pelayaran.

Lebih lanjut, Budi Karya juga membicarakan soal digitalisasi pelayaran dengan penerapan Maritime Single Window. Dimana Indonesia juga mendongrak jumlah pelabuhan untuk menjadi pelabuhan ramah lingkungan.

"Untuk meningkatkan otomasi dan digitalisasi pelayaran, Indonesia telah menerapkan sistem Maritime Single Window dan meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan. Indonesia secara aktif terlibat dalam pengembangan Marine Autonomous Surface Ships Code," kata Budi Karya.


Menhub Cari Dukungan Indonesia Jadi Anggota Dewan IMO Periode 2024-2025

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK C1, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap sejumlah poin kontribusi Indonesia terhadap sektor maritim global. Mulai dari penerapan perlindungan laut, hingga implementasi konsep hijau.

Hal ini disampaikan Menhub Budi sebagai upaya meyakinkan negara anggota International Maritime Organization (IMO) agar Indonesia tetap menjadi anggota. Menhub merayu negara anggota untuk mendukung Indonesia yang mencalonkan kembali menjadi anggota dewan IMO kategori C periode 2024-2025.

Kategori C mewakili negara yang memiliki jalur transportasi dan memiliki daerah perairan yang luas, dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Pada kategori ini, akan terisi sebanyak 20 negara terpilih.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berperan penting sebagai jalur pelayaran dan pusat perdagangan internasional,” ucap Menhub dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).Menhub mengatakan, sejak bergabung dengan IMO pada tahun 1973, Indonesia telah memberikan cukup banyak kontribusi yang nyata bagi kemajuan sektor maritim dunia. Salah satu kontribusinya yaitu meningkatkan perlindungan lingkungan laut, dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif proyek IMO.

“Beberapa usaha yang dilakukan Indonesia yaitu turut meratifikasi Konvensi Internasional 1990 tentang kesiapsiagaan, respon, dan kerjasama pencemaran minyak,” ujarnya.

Perlindungan Lingkungan Laut

Pada upaya peningkatan perlindungan lingkungan laut diantaranya berpartisipasi dalam proyek kemitraan GloFouling IMO dan proyek GloLitter. Penerapan efisiensi energi dan penerapan energi terbarukan di industri pelayaran.

“Hal ini termasuk pembaruan kapal, penggunaan alat bantu navigasi tenaga surya, dan kewajiban laporan konsumsi bahan bakar untuk kapal berbendera Indonesia. Serta, mempercepat elektrifikasi fasilitas pelabuhan dan mendorong pendirian pelabuhan ramah lingkungan (Green Port),” lanjut Menhub Budi Karya.


Digitalisasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat meninjau langsung ke BIJB Kertajati Majalengka, Minggu (29/10/2023). (Foto: Pramita Tristiawati/Liputan6.com).

Ada pula upaya digitalisasi pelayanan di sektor pelayaran. Diantaranya melalui penerapan sistem Maritime Single Window dan meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan.

“Indonesia secara aktif terlibat dalam pengembangan Marine Autonomous Surface Ships Code dan telah mengadakan Lokakarya tentang Maritime Single Window bagi negara berkembang dan tertinggal, dengan bantuan dari Bank Dunia (World Bank),” tutur Menhub.

Pada sektor keselamatan pelayaran dunia, Indonesia dengan ikut menyusun dan menandatangani Konvensi International Organization for Marine Aids to Navigation, yang terkait dengan keselamatan navigasi pelayaran di Selat Malaka dan Singapura melalui kerjasama dengan negara bagian pesisir lainnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya