Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan divisi terkait untuk membahas adanya dugaan kebocoran data pemilih pemilu 2024.
Namun, dia menegaskan, pada saat dugaan kebocoran tersebut tersebar, komisioner KPU langsung mengadakan rapat yang dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Advertisement
"Ya nanti itu akan dirapatkan kembali. Jadi Divisi Data dan Informasi nanti akan mempresentasikan," kata Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Terkait dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang telah menyerahkan hasil investigasi dugaan kebocoran data pemilih itu ke Bareskrim Polri dan KPU pada Sabtu (2/12/2023) lalu, Idham mengaku belum menerimanya.
"Kami belum terima (hasil investigasi BSSN). Ya nanti divisi yang bersangkutan yang akan menjelaskan," ucap Idham.
"Saya secara pribadi belum dapat (rilis), mungkin itu dikirim ke divisinya," kata Idham.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, mengatakan pihaknya telah mengirimkan hasil investigasi itu ke Bareskrim Polri dan KPU pada Sabtu (2/12/2023).
"BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU," kata Ariandi dalam keterangannya.
Ariandi Putra mengatakan laporan tersebut berupa hasil analisis BSSN dan forensik digital dari sisi aplikasi server yang berguna untuk mengetahui root cause atau faktor apa saja yang memungkinkan terjadi kebocoran data pemilih.
"Laporan yang diserahkan oleh BSSN terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada di KPU merupakan hasil analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi," kata Ariandi.
Di sisi lain, Ariandi menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan KPU dan Polri terkait pengamanan siber pemilu 2024 dan kebocoran data pribadi pemilih.
"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing," tutur Ariandi.
Roy Suryo: Seharusnya BSSN Umumkan Hasil Investigasi Kebocoran Data Pemilih
Pakar telematika, Roy Suryo, mengatakan seharusnya BSSN langsung mengumumkan hasil investigasnya, tanpa harus memberikan ke KPU.
"Umumkan saja hasil investigasi tersebut ke masyarakat, tidak berjenjang melalui KPU. Sebab KPU sendiri awalnya terkesan tidak (mau) tahu menahu kasus ini," ujar Roy Suryo kepada Liputan6.com, Sabtu (2/12/2023).
"Ingat, Undang-Undang Kebebasan Informasi No 14/08 & Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No 27/22 memberi hak rakyat untuk tahu," mantan Menpora itu menambahkan.
Advertisement
Viral Data Pemilih Pemilu 2024 Dijebol Hacker
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, sebelumnya mengungkapkan adanya pembobolan 204 juta data pemilih pemilu 2024.
Menurut Pratama, seorang hacker dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
"Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengeklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU," kata Pratama dalam keteranganya, Rabu (29/11/2023).
Akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," ujar Pratama.
Polri Investigasi
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun turun tangan untuk mengusut adanya indikasi kebocoran Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan.
"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).
Atas temuan tersebut, Vivid melanjutkan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih jauh sembari berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan.
"Saat ini Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ucapnya.
KPU Harus Perkuat Sistem agar Tidak Mudah Dijebol
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan dugaan kebocoran data pemilih pemilu 2024 yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ma'ruf Amin meminta KPU serius menjaga sistemnya agar tidak mudah diretas oleh hacker dan pihak eksternal.
"Yang kebocoran ya kita sayangkan ya, bahwa itu sampai bocor itu sudah kita sayangkan. Karena itu kita harapkan KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan itu ya," ujar Ma'ruf, di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Ma'ruf meminta KPU untuk meningkatkan keamanan data-data yang berkaitan dengan data pemilu. Mengingat kini tengah marak kebocoran dan pembajakan.
"Memang sekarang ini musimnya bocor itu apa, musim bocor itu apa. Nah, ini supaya ke depan supaya ke depan itu lebih dijaga," ujar Ma'ruf.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md, mengatakan dugaan adanya kebocoran 204 juta data pemilih sangat mengagetkan dan memprihatinkan.
Mahfud Md meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati dan dapat mencegah kebocoran data, terutama data terkait pemilu 2024.
"Saya harap KPU lebih berhati-hati," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (30/11/2023).
Mahfud mendorong KPU untuk membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi terjadinya peretasan data. Sebab, kata dia, data pemilih sangat penting untuk keberlangsungan pemilu 2024.
"Buat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," ucap Mahfud.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
