Iklan Kampanye di Media Massa Belum Diperbolehkan, Bawaslu: Kalau Curi Start Bisa Dipidana

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan peserta Pemilu bahwa iklan kampanye di media massa belum boleh dilakukan, karena ada jadwal khususnya untuk penayangannya di media televisi, radio, surat kabar dan media siber.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, ada ancaman yang bisa dikenakan kepada peserta Pemilu jika terbukti melanggar ketentuan jadwal kampanye di media tersebut.

"Bagaimana kalau ditemukan curi start kampanye, itu bisa pidana. Hati-hati, kami sampaikan hati-hati, itu kena tindak pidana Pemilu," kata Rahmat dilansir dari Antara, Rabu (6/12/2023)

Meski demikian, Bagja tak memungkiri tiga pasangan capres-cawapres sudah mulai mempublikasikan visi misi dan citra diri lewat iklan di sejumlah media massa, termasuk televisi. Namun dia mengatakan, pihaknya masih harus menyelidiki lebih dalam hal tersebut.

"Ini iklan sosialisasi atau kampanye? Kalau iklan kampanye, memenuhi unsur kampanye, itu tidak boleh. Itu kena tindak pidana karena di luar jadwal," ujar Bagja.

Bagja menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan institusi terkait guna mengawasi adanya potensi pelanggaran kampanye.

"Sekarang bagaimana kalau tidak ada ajakan? Karenanya kami sedang diskusi dengan teman-teman yang ada di Gugus Tugas, yakni dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan Dewan Pers, dengan KPU," tutur Bagja.

Dalam lampiran Peraturan KPU 15/2023 tentang Kampanye, jadwal kampanye di media elektronik, media cetak, dan media siber, baru bisa dilakukan pasangan capres-cawapres pada 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Namun sejak 28 November 2023 kemarin, peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota dewan, dan pasangan capres-cawapres baru bisa melakukan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Selain itu, bisa juga memasang alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan capres-cawapres, dan kampanye di media sosial.