Percepat Reformasi Birokrasi, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Wajib Diperkuat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformadi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas meminta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus lebih optimal dan kualitatif sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Sebab menurutnya, APIP menjadi sektor penting bagi reformasi birokrasi. Khususnya dalam mendorong mesin birokrasi, diperlukan pengawasan yang intensif mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi.

"Dalam hal pengawasan internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis untuk menjaga setiap program kegiatan pemerintah tetap on track di jalur yang semestinya," ujar Anas saat membuka rapat kerja BPKP di Banyuwangi, Kamis (7/12/2023).

Anas menjelaskan, keterlibatan audit dan pengawasan internal pada tahap penentuan tujuan, strategi dan program organisasi dapat membantu memastikan tujuan dan manfaat yang diharapkan mampu diidentifikasi dengan jelas, bersamaan dengan analisis objektif pencapaian pembangunan.

Peran BPKP

Maka dari itu, lanjutnya, peran BPKP dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional sangatlah penting. BPKP dapat menecegah berbagai inefisiensi dan ketidaktepatan program dan kegiatan.

"Presiden telah menyatakan bahwa birokrasi itu seperti mesin. Tinggal bagaimana mesinnya jangan pakai Pertamax terus. Kalau perlu pakai yang hemat tapi capaiannya banyak. Inilah PR kita, salah satunya ada peran bapak di sini, mengawasi,"ungkapnya.