Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini tidak semua UMKM di dalam negeri memiliki aset agunan (jaminan). Oleh karena itu, Jokowi meminta perbankan melihat prospek UMKM agar bisa mendapatkan kredit.
"Tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan memiliki collateral (jaminan), sehingga prospek itu juga harus dilihat jangan hanya melihat agunan nya mana, dilihat juga dong prospeknya, nggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit," kata Jokowi saat ditemui di JCC, Kamis, (7/12/2023).
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan bisa didorong melalui peningkatan kredit dengan plafon Rp 100 juta. Hal itulah yang saat ini diterapkan BRI.
"Diperbanyak saja KUR di bawah Rp 100 juta, supaya semuanya tanpa jaminan. Karena kebijakannya sudah ada, KUR sampai Rp 100 juta tanpa jaminan," kata Sunarso.
Bisa Kena Pinalti
Bahkan, jika masih ada bank yang tidak menerapkan kebijakan tanpa jaminan untuk KUR Rp 100 juta, maka bank tersebut bisa kena pinalti dari regulator.
"Sebenarnya sekarang, kebijakan untuk KUR Rp100 juta itu tanpa jaminan, kok masih bisa dimintain jaminan? Itu bukan KUR, kalau KUR sampai Rp100 juta ada jaminan, itu bank akan kena pinalti," ujar Sunarso.
Alhasil dengan kebijakan tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM. Lantaran saat ini, secara ke seluruhan, penyaluran KUR UMKM di Indonesia masih sedikit yakni 21 persen, jika dibandingkan dengan negara lain seperti China sebesar 65 persen, di Jepang juga 65 persen, dan India mencapai 50 persen.
Jokowi Puji BRI Jadi Bank Penyalur KUR UMKM Terbesar di Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang berhasil menjadi bank penyalur KUR terbesar di Indonesia dibandingkan Bank Himbara lainnya.
Tercatat porsi penyaluran KUR BRI ke UMKM mencapai 83 persen, sementara sisanya bank Himbara lainnya.
"Di BRI sendiri 83 persen, pengusaha mikro, usaha kecil, yang pegang memang semuanya berarti hampir semuanya dipegang oleh BRI Bank yang lain nggak diberi peluang," kata Jokowi dalam Opening Ceremony UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur di JCC, Kamis (7/12/2023).
Kendati begitu, jika dilihat secara ke seluruhan, penyaluran KUR UMKM di Indonesia masih sedikit yakni 21 persen, jika dibandingkan dengan negara lain seperti China sebesar 65 persen, di Jepang juga 65 persen, dan India mencapai 50 persen.
"Yang selalu saya dorong berkaitan dengan pembiayaan, pembiayaan UMKM harus dipermudah, karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada," ujarnya.
Padahal menurut Jokowi, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61 persen, dan daya serap tenaga kerja UMKM juga besar yakni 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.
"Kita tahu PDB Ekonomi kita, 61 persen didukung oleh UMKM, usaha mikro kecil dan menengah dan 97 persen yang berkaitan dengan tenaga kerja itu juga penyerapannya oleh usaha-usaha UMKM ini yang penting," ujar Jokowi.
Advertisement
Minta Perbaiki Regulasi
Dalam kesempatan pembukaan Ceremony UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur, Di JCC yang dihadiri oleh Direktur Utama BRI Sunarso, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jokowi meminta jajarannya untuk memperbaiki regulasi mengenai terkait penyaluran KUR ke UMKM.
"Saya kira pak menteri bumn nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki, karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan memiliki collateral (jaminan) sehingga prospek itu juga harus dilihat jangan hanya melihat agunan nya mana," pungkas Jokowi.
