Berikan Bantuan Sementara untuk Pengungsi Rohingya, Jokowi: Tetap Utamakan Kepentingan Warga Lokal

Jokowi menuturkan pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 08 Des 2023, 16:49 WIB
Presiden Jokowi memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya di Aceh. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 4 Desember 2023. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk pengungsi Rohingya yang sudah terlanjur tiba di Indonesia. Namun, Jokowi memastikan bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

Jokowi menuturkan pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya.

Dia juga mengungkapkan adanya dugaan kuat keterlibatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dibalik banyaknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Jokowi menekankan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," jelas dia.

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023, seperti dikutip dari Antara.


Bantuan Atas Dasar Kemanusiaan

Dia menegaskan Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Mahfud mengatakan, negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Para pengungsi tersebut, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB.

"Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat," kata dia.


Sandiaga Akan ke Aceh untuk Lihat Dampak Pengungsi Rohingya terhadap Pariwisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan kekhawatirannya soal pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh. Sandiaga khawatir hal ini bisa menjadi bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sandiaga juga khawatir masuknya pengungsi Rohingya itu menganggu kondisi pariwisata di Aceh, meski sejauh ini ia belum melihat tanda-tanda itu.

"Belum ada, tapi ini juga sangat kita pantau karena ini ada bencana kemanusiaan saudara saudara kita dari Rohingya mengalami tekanan, akhirnya kami khawatir ini jadi bagian dari pada TPPO," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Jadi harus kita pastikan jangan sampai nanti berdampak negatif terhadap wisata di Aceh," sambungnya.

Sandiaga mengaku belum mendapat arahan apapun dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal pengungsi Rohingya. Namun, sekitar Desember 2023 ini atau Januari 2024 ia akan berkunjung ke Aceh untuk melihat langsung kondisi pariwisata.

"Tidak ada arahan per hari ini melalui rapat ini. Tapi nanti saya akan berkunjung akhir bulan Desember atau awal Januari untuk melihat dampaknya terhadap pariwisata Aceh," ucap Sandiaga.

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya