Liputan6.com, Jakarta - Kurang dari seminggu menjelang debat perdana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024, pergolakan mengenai format debat untuk Pilpres 2024 masih tetap terus bergulir.
Terbaru, muncul perdebatan mengenai format debat capres-cawapres menggunakan Bahasa Inggris dan usulan peniadaan sesi 'saling sanggah' dalam debat pilpres 2024.
Advertisement
Usulan tersebut diketahui disuarakan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumbar, Andre Rosiade dan Anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo.
Drajat mengakui pihaknya sudah mengusulkan peniadaan sesi 'saling sanggah' debat Pilpres dalam rapat timses pasangan calon dengan KPU.
“Memang ada usulan dari kita agar debatnya tidak menjadi saling sanggah. Jadi sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan,” kata Drajat saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2023.
“Tetapi pasangan calon itu diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan,” ucap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Menurut Drajat, masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dapat menggali gagasan antar kandidat. Namun begitu, TKN mengusulkan agar masing-masing kandidat lebih banyak memaparkan program dibanding sanggahan.
“Jadi saling sanggahnya yang kita minta untuk dihilangkan atau dikurangkan,” pungkasnya.
KPU Harus Cari Format Debat Terbaik
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari format debat terbaik untuk Pemilu 2024. Menurutnya, KPU harus dapat memberikan wadah tontonan debat yang dapat membuat semua masyarakat paham terhadap gagasan yang nantinya diberikan oleh para kandidat capres-cawapres.
"Ya soal format debat itu, cari format yang terbaik, format yang sesuai dengan keinginan masyarakat, kan yang nonton masyarakat sebagai pemilih. Jadi cari format yang terbaik, yang pas, yang cocok untuk masyarakat," kata Ujang kepada Liputan6.com, Jumat (8/12/2023).
Selain itu, Ujang juga menilai, adanya usulan debat Pilpres menggunakan Bahasa Inggris menjadi suatu hal tidak diperlukan lantaran kurang pas untuk diterapkan di Indonesia.
"Kalau Bahasa Inggris kurang cocok, kurang pas untuk rata-rata pendidikan masyarakat indonesia. Justru debat itu menggunakan bahasa yang sederhana agar pesannya sampai kepada masyarakat mengenai visi misi program, dan itu harus disampaikan dengan bagus dan cara yang sederhana," ucapnya.
Ujang menambahkan, forum debat Bahasa Inggris sejatinya bisa saja diterapkan untuk menguji penguasaan bahasa global para kandidat paslon. Namun hal itu tetap masih kurang pas apabila diterapkan dalam debat KPU.
"Ya plusnya bagus untuk menguji soal bahasa global dari kandidat para capres-cawapres, tapi tidak baiknya masyarakat tidak mengerti atau tidak paham apa yang disampaikan dan hal itu akan percuma," ujar Ujang.
Adapun terkait usulan penghilangan sesi 'saling sanggah' dalam debat capres-cawapres, Ujang menyerahkan hal itu kepada KPU sebagai pihak yang berwenang. Namun, ia meyakini ada tidaknya soal sesi 'saling sanggah' tersebut semua kandidat pasangan capres-cawapres tetap akan siap menghadapi debat.
"Semuanya saya rasa soal format sanggahan debat, saya yakin semuanya siap, mau ada sanggahan atau tidak ada sanggahan siap. karena kalau sudah menjadi capres-cawapres, seharusnya siap apapun yang terjadi," ucap Ujang.
Lebih lanjut, Ujang berpandangan, ajang debat sebenarnya merupakan salah satu poin penting dalam kontestasi pemilu 2024. Menurutnya, debat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memilah calon yang nanti akan dipilihnya sesuai dengan gagasan dan visi misi yang disampaikan oleh para kandidat.
"Debat itu sangat penting, untuk apa? untuk mengetahui visi misi program dan ide gagasan yang akan disampaikan oleh mereka. Jadi debat itu menjadi salah satu point penting dalam konteks pilpres, dan kalau tidak ada debat, apa isi kepala dari kandidat itu, dan apa isi visi misi program yang disampaikan kita tidak tahu," kata Ujang.
"Soal berapa besar dampaknya terhadap elektoral, besar kecil itu dapat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap pilihan publik nantinya," sambungnya.
Untuk itu, Ujang berharap dalam tahapan debat nanti KPU bisa menjalankannya secara baik, independen serta profesional agar masyarakat dapat terpuaskan dengan kinerja KPU.
"Soal tahapan debat, ya jalani dengan baik, jalani dengan proporsional, independensi, profesional, dan sesuai dengan aspirasi publik agar masyarakat tercerahkan dan terpuaskan serta percaya dengan KPU. dengan hadirnya penyelenggaraan debat yang bagus artinya KPU melaksanakan tahapan pemilu itu dengan baik, tapi kalau tidak, tentu itu akan membuat pandangan publik terhadap KPU menjadi tidak baik, oleh karena itu ya tahapan debatnya harus dijalankan dengan sebaik mungkin oleh KPU," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, usulan debat capres-cawapres menggunakan Bahasa Inggris hanya sebatas tawaran opini timses untuk menjawab keraguan dalam kesiapan debat Pilpres 2024.
"Itu hanya sebatas tawaran opini dari timses, bahwa kandidatnya lah yang paling bagus dan paling unggul dibanding yang lain," ucap Adi kepada Liputan6.com, Jumat (8/12/2023).
Adi mengatakan, dalam konteks pilpres yang terpenting adalah bagaimana masyarakat melihat gagasan para kandidat soal komtimen politik tiga capres-cawapres apabila terpilih di 2024.
"Itu penting karena seorang pemimpin itu artinya diuji pendapatnya visi misinya apakah pendapatnya itu terukur atau apakah hanya sebatas belati, apakah sebatas retorika, kelihatan nanti siapa yg tetep solid konkrit dan terukur, dan programnya rasional sekaligus ini sebagai pegangan kepada publik apa yg disampaikan oleh masing masing calon artinya sebagai bekal untuk kita dikemudian hari jika mereka terpilih sebagai presiden," ucap Adi.
Untuk itu, Adi berharap, debat capres-cawapres ini bukan hanya sekedar formalitas dan menggugurkan kewajiban undang-undang, tapi debat yang bermutu dan berkualitas.
"Namanya debat tentu bukan seperti khotbah, bukan seperti konser monolog, tapi ada lalu lintas percakapan dari 3 arah karena paslonnya tiga orang, saling sanggah saling debat saling membuka ide gagasan," ujar Adi.
"Itulah debat yang diinginkan oleh publik sehingga debat nya itu tidak ada ring, sehingga debatnya itu terbebaskan dan akan kelihatan siapa yang akan menguasai dan memenangkan pertarungan, kira-kira begitu," pungkasnya.
Tarik Ulur Format Debat Pilpres
Adapun Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, alotnya penentuan format Debat Pilpres 2024 mengindikasikan kuatnya tarik ulur dan negosiasi kepentingan.
Hal itu, kata Umam, tidak terlepas dari besarnya dampak politik dari proses Debat Pilpres terhadap peluang kemenangan pasangan Capres-Cawapres.
"Berkaca dari Pilpres 2004 hingga 2019, Debat Pilpres bisa membentuk persepsi publik terkait kecakapan, kredibilitas, dan kapasitas Capres-Cawapres yang berkontestasi," ujar Umam dalam keterangannya yang diterima Liputan6.com, Jumat (8/12/2023).
Menurut Umam, kemenangan dalam debat Pilpres bisa mengubah peta basis dukungan politik, terutama di segmen kelas menengah terdidik dan masyakarat secara umum yang menjadi elemen swing voters dan undecided voters. Hal itu sebagaimana terbukti dalam Pilpres 2004 dan 2014.
"Dimana elektabilitas SBY dan Jokowi mampu melampui elektabilitas lawannya (crossing), yakni Megawati dan Prabowo, ketika SBY dan Jokowi bisa meyakinkan publik dengan kesiapan dan penguasaan isu-isu strategis dan kebijakan publik dalam proses Debat Pilpres," ucapnya.
Selain itu, Umam mengatakan, Kemenangan debat Pilpres yang notabene merupakan bagian dari operasi serangan udara, terbukti secara efektif mampu menghancurkan basis-basis pertahanan dukungan politik yang selama ini dikonsolidasikan lewat "operasi serangan darat", laiknya kampanye tatap muka hingga door to door.
"Karena itu, semua pasangan Capres-Cawapres harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan optimal. Sekali terjadi kekeliruan argumen atau sekadar 'slip of tongue', secara otomatis akan digoreng habis dan dimanfaatkan lawan politik untuk mendegradasi kredibilitas politik dan elektoralnya," kata Umam.
Dengan demikian, Umam berharap, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral dan independen harus memastikan bahwa debat Pilpres ini berjalan secara adil.
Selain itu, netralitas moderator debat dan juga kerahasiaan pertanyaan-pertanyaan dalam debat harus dijaga betul agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"Jangan sampai ada pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh adanya dugaan-dugaan ketidaknetralan terkait proses, aktor yang terlibat dan juga materi debat," pungkasnya.
Respons Timses soal Usulan Debat Bahasa Inggris
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi usulan debat Pilpres 2024 menggunakan bahasa Inggris yang sempat disinggung Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Menurut dia, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang semestinya dijunjung tinggi.
"Kita ini kan ada Sumpah Pemuda, mereka lupa itu dengan Sumpah Pemuda sehingga kita lihat Jepang maju dengan kultur Jepang, Tiongkok maju dengan kultur Tiongkok, Korsel sampai kemudian ada Korea Pop itu maju dengan kultur dari setiap bangsa," kata tutur Hasto kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).
Hasto menegaskan, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang memudahkan seluruh rakyat berkomunikasi dan memahami satu sama lain.
"Jadi jangan ubah kultur bangsa ini hanya dengan kemudian melupakan jati diri kita. Ingat bahwa dengan bahasa persatuan kita ini Indonesia mampu mengikatkan diri di dalam proses komunikasi lahir batin dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa perbedaan dibeda-bedakan," kata Hasto.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Billy David Nerotumilena, mengatakan usulan debat menggunakan bahasa Inggris justru menguntungkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
"Menurut kami, kalau ada (debat dengan menggunakan bahasa Inggris) itu justru menguntungkan untuk AMIN, dan kami sih siap untuk itu," kata Billy kepada wartawan di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Billy menyatakan debat menggunakan bahasa Inggris mungkin saja terjadi. Dia memandang, debat capres-cawapres menggunakan bahasa asing termasuk ke dalam sebuah inovasi.
"Inovasi diperbolehkan, termasuk dalam bahasa asing atau bahasa Inggris yang secara spesifik," ujar Billy.
Billy justru mendorong inovasi semacam itu diterapkan. Meski begitu, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kembali AMIN menegaskan kesiapannya apa pun yang diputuskan oleh KPU selama merujuk kepada ketentuan yang berlaku," ucap Billy.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid menegaskan, pasangan Prabowo-Gibran siap berdebat dengan format apapun yang ditentukan sesuai aturan KPU. Bahkan, pihaknya siap bila format debat cawapres menggunakan bahasa inggris tanpa bawa teks.
"Secara prinsip Paslon kami siap debat dengan aturan dan ketentuan yang dibuat KPU. Apapun format yang ditentukan. Bahkan andai KPU menentukan demi kepentingan diplomasi internasional. Misal debat antara Cak Imin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud dengan bahasa Inggris dan tanpa bawa teks-pun, kita siap. Tapi kami tidak mengusulkan itu," ucap Nusron dalam keterangannya.
Nusron dalam hal ini merespons isu yang kerap menyudutkan Pasangan Prabowo-Gibran sebagai pihak yang menginginkan perubahan format debat capres-cawapres pada Pemilihan Presiden 2024. Padahal, sudah ketahuan pihak mana yang mengusulkan format debat itu.
"Alhamdulillah, sekarang sudah ketahuan cetho welo welo. Alias sudah terang benderang. Sudah ketahuan pihak mana yang mengusulkan perubahan format debat, dan itu bukan dari Pasangan Prabowo Gibran," tutur Nusron.
Menurut Nusron, hal ini makin menambah bukti banyaknya tuduhan salah alamat yang dialamatkan kepada Pasangan Prabowo-Gibran.
"Setiap ada usulan yang tidak menyenangkan mereka seolah olah datang dari kami. Padahal dari mereka sendiri. Ini namanya kejahatan dalam cara berpikir. Namun Alhamdulillah kebenaran menemukan jalannya. Akhirnya ada pengakuan. Masyarakat bisa menilai sendiri," pungkasnya.
Advertisement
KPU Finalisasi Persiapan Debat Pilpres 2024
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengunci nama-nama panelis debat Pilpres 2024. Komisioner KPU August Melasz mengatakan, pihaknya masih membutuhkan sedikit waktu karena ada penyesuaian.
“Sebelumnya ada panelis yang misalnya isunya lebih mengemuka anggaplah intoleransi, itu yang dimensi HAM-nya kuat, dia masuk di isu yang lain. Itu ketika dipindah, dia bagian dari HAM, pemerintah, hukum, politik HAM kemudian kerukunan warga, nah tentu itu nama panelisnya ikut maju,” kata August di Kantor KPU RI Jakarta, Jumat (8/12/2023).
“Jadi itu sebenarnya komposisi itulah yang kemudian belum kita sampaikan ke publik (nama-nama panelis),” imbuh dia.
August memastikan, KPU akan memberikan informasi soal panelis debat pilpres ke publik secepatnya. Meski tidak mematok deadline, dipastikan sebelum debat pertama 12 Desember mendatang, nama-nama panelis sudah diketahui.
“Sementara ini kami sudah berproses, malam ini saya kira semua akan ketahuan kalau sudah (oke) dikontak dan mereka bersedia. Jadi ini urusannya dikontak untuk kesediaan,” jelas dia.
August melanjutkan, usai dikontak dan bersedia, maka para panelis akan diminta komitmennya untuk dapat berintegritas selama masa debat. Tujuannya, untuk proses menyusun daftar tanya agar tidak diketahui para peserta debat.
“Jadi nanti ada bagian komitmen, nanti ada proses selanjutnya mereka dikarantina untuk nyusun pertanyaan, menyusun soal. Jadi kalau kapan bisa diketahui ya secepatnya,” dia menandasi.
Jadwal Debat Pilpres
Sebagai informasi, Debat Pilpres 2024, akan dilaksanakan 5 kali, terbagi atas 3 kali debat untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden. Kali ini tiap debat masing-masing pasangan baik pada sesi calon presiden dan calon wakil presiden akan terus hadir dan mendampingi.
Debat pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, debat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 21 Januari 2024 dan debat kelima diselenggarakan pada 4 Februari 2024.
Durasi dan Teknis Debat
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya telah menetapkan durasi debat calon presiden dan wakil presiden adalah 120 menit. Ketetapan itu diambil setelah KPU menggelar rapat bersama tim masing-masing capres-cawapres.
"(Durasi) Totalnya, untuk debatnya saja itu 120 menit," kata Hasyim Asy'ari di KPU, Rabu, (6/12/2023).
Namun, Hasyim belum bisa membeberkan terkait teknis pada saat pelaksanaan debat nanti selama 120 menit tersebut.
"Pedoman teknis sudah ada, nanti soal alur dan segala macem ya, dalam 120 menit itu seperti apa, tadi sudah kita bahas. Nanti secara tertulis, teknikalitasnya akan kami susun," ujarnya.
"Dan akan kami sampaikan kepada masing-masing pasangan calon supaya masing-masing tim pasangan calon mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik," pungkasnya.
Tema Debat
Sementara untuk tema debat capres-cawapres pertama akan digelar pada Selasa, 12 Desember 2024 adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Demokrasi.
Kedua pada Jumat, 22 Desember 2023, dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geo Politik dan Hubungan Internasional.
Ketiga pada Minggu, 7 Januari 2024 yakni dengan tema, Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.
Keempat pada Minggu, 21 Januari 2024 dengan tema yaitu Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup dan Agraria, dan Masyarakat Adat.
Kelima pada Minggu, 4 Febuari 2024 mengusung tema yaitu Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post Covid Society) dan Ketenagakerjaan.
