Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 yang diserahkan oleh Badan Periksa Keuangan (BPK) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023).
IHPS I 2023 meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hasil IHPS I, secara umum BPK melaporkan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat baik.
Advertisement
Dari 81 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak 80 K/L mendapatkan predikat atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Satunya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu untuk Kementerian Kominfo. Artinya, dalam kerangka ini pemerintah telah melaksanakan kinerjanya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sudah sejalan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan pencapaiannya," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam konferensi pers, Jumat (8/12/2023).
Menurut Nyoman, BPK juga mendorong agar hasil pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dari rekomendasi yang diberikan BPK, Nyoman menyebut sebanyak 76 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti.
"Tapi untuk RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) masih sekitar 47 persen. Artinya, masih ada waktu bagi pemerintah untuk melaksanakan tindak lanjut ini," kata Nyoman.
Selain itu, Nyoman menjelaskan beberapa kegiatan telah dilakukan secara sinergis antara BPK dengan pemerintah. Salah satunya ditandai dengan capaian dari pemeriksaan untuk RPJMN.
"Seperti pelayanan publik, ketahanan ekonomi, ketahanan infrastruktur, dan lain-lain yang capaiannya telah memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah," tutur Nyoman.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Jokowi telah menyampaikan kepada BPK untuk terus memantau hasil tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Dalam hal ini, Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan sebagai koordinator dari penindaklanjut K/L yang diperiksa BPK.
"Salah satunya adalah terkait dari penekanan kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ini sangat penting mengingat Presiden sangat melihat situasi ketidakpastian di global, sehingga dari dalam negeri hal yang paling utama dilakukan adalah bagaimana melakukan kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif," pungkas Nyoman.
Jokowi: UMKM Kita Harus Terus Naik Kelas, Go Digital dan Go Internasional
Presiden Jokowi mendorong agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menguasai pasar internasional. Jokowi menyebut, UMKM mesti menguasai pasar lokal tanpa melupakan pasar global.
"UMKM kita harus terus naik kelas, harus go digital, harus go international, dan menguasai pasar lokal yang kita miliki karena pasar kita besar sekali. Tetapi juga tidak melupakan yang namanya pasar ekspor dan pasar global," kata Jokowi saat membuka perhelatan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Jokowi mengungkapkan, saat ini baru sekitar 15,7 persen dari UMKM Indonesia yang masuk ke pasar ekspor. Angka tersebut masih tertinggal jika dibandingkan negara-negara tetangga, antara lain Singapura di angka 41 persen dan Thailand di angka 29 persen.
Jokowi mendorong agar pembiayaan UMKM terus dipermudah karena saat ini penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru mencapai 21 persen dari total kredit yang ada. Untuk itu, dia meminta agar regulasi terkait pembiayaan UMKM bisa diperbaiki guna memudahkan para pelaku UMKM mengakses pembiayaan.
"Kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen. Di China itu 65 persen, gede banget. Di Jepang 65 persen, di India 50 persen. Saya kira Pak Menteri BUMN mungkin juga nanti dengan BI dan OJK. Ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan, memiliki kolateral sehingga prospek itu juga harus dilihat," tutur Jokowi.
"Jangan hanya melihat agunannya mana, dilihat juga dong prospeknya. Enggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit," jelasnya.
Advertisement
UMKM Jadi Penopang Ekonomi Nasional
Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada para pelaku UMKM yang telah menjadi penopang ekonomi nasional Indonesia. Menurutnya, produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia 61 persennya didukung oleh UMKM.
"Dan 97 persen yang berkaitan dengan tenaga kerja itu juga penyerapannya oleh usaha-usaha UMKM. Ini yang penting," ucap Jokowi.
Jokowi mengingatkan agar para pelaku UMKM jeli untuk terus memperhatikan permintaan dan tren pasar. Dengan demikian, diharapkan produk-produk UMKM dapat tetap mutakhir dan memenuhi selera pasar.
"Saya juga tak bosan mengingatkan mengenai produk UMKM ini harus selalu melihat permintaan pasar, dilihat demand-nya, melihat juga tren pasar, melihat selera pasar itu seperti apa, urusan warna, urusan desain, urusan packaging selalu harus diperbaiki. Setiap tahun harus selalu diperbaiki agar produk-produk kita tetap up to date dan mampu memenuhi selera pasar yang ada," tandasnya.
