Liputan6.com, Jakarta - PT Kayan Hydro Energy (KHE) telah menyelesaikan seluruh izin pembangunan proyek bendungan dan pembangkit listrik tenaga air, atau PLTA Kayan.
Sebelumnya, PT KHE disebutnya memiliki masalah soal izin lokasi pembangunan PLTA di Sungai Kayan. Selain itu, lokasi pembangunan juga disebut tidak sesuai dengan yang ditentukan Kementerian PUPR.
Advertisement
Artikel mengenai masalah perizinan PLTA Kayan ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.
Lengkapnya berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin 11 Desember 2023:
1. Kayan Hydro Energy Sudah Tuntaskan Semua Izin Pembangunan PLTA Kayan
PT Kayan Hydro Energy (KHE) mengklaim telah menyelesaikan seluruh izin pembangunan proyek bendungan dan pembangkit listrik tenaga air, atau PLTA Kayan.
Salah satunya terkait permintaan desain ulang bendungan karena tidak sesuai lokasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Simak berita selengkapnya di sini
2. Menteri Basuki: Bangun Kota Harus Livable dan Loveable
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, saat ini pembangunan perkotaan tidak hanya membangun fisik saja. Namun juga ruhnya sebagai wadah dari kegiatan sosial-budaya yang inklusif dan kegiatan produktif-ekonomi semua manusia yang tinggal di dalamnya.
"Kita harus mampu mendesain kota yang memiliki hubungan erat dengan warga di dalamnya, termasuk dengan lingkungan. Antara lain, produktivitas dan kenyamanan merupakan indikator yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan perkotaan," papar Menteri Basuki.
Simak berita selengkapnya di sini
Advertisement
3. Beli Rumah Bebas Pajak PPN, Cita-Cita Milenial Punya Hunian Sendiri Bisa Terwujud
Pembelian properti di kalangan kaum muda atau para milenial yang berencana memiliki rumah pertama mereka bakal melonjak dalam waktu dekat ini. Optimisme ini muncul setelah inisiatif pemerintah baru-baru ini untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah tapak dan unit apartemen.
Mart Polman, CEO perusahaan teknologi di bidang properti Lamudi Indonesia, menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk membebaskan PPN pada transaksi properti residensial, termasuk rumah tapak dan unit apartemen, telah membangkitkan minat kembali di kalangan individu muda yang bercita-cita menjadi pemilik rumah.
Langkah strategis ini dianggap sebagai langkah signifkan dalam mendorong kepemilikan rumah, terutama di kalangan milenial.
