Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Nurul Ghufron hadir dalam kegiatan Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung KKP Jakarta, Senin (11/12/2023).
Nurul Ghufron menyampaikan, perayaan demi perayaan Hakordia merupakan tonggak dan simbol, bahwa sesungguhnya penyelenggaraan pemerintahan, termasuk KKP bersemangat untuk menyelenggarakan pemerintahan bebas dari korupsi.
Advertisement
“Pemberantasan korupsi juga tak akan selesai kalau hanya ditakut-takuti dengan ditangkap-ditangkap, Bagi orang yang tak korupsi karena takut untuk ditangkap maka kemudian yang terpikir bagaimana bisa korup tidak tertangkap,” ujar Nurul Ghufron.
“Korupsi harus dipandang bukan sebuah hal yang menakutkan, bukan hantu, bukan kemudian monster dan lain-lain, tapi harus dipandang bahwa korupsi adalah penyakit kanker di tubuh kita,” ucapnya.
Nurul Ghufron lebih lanjut mengatakan, Indonesia sejahtera melalui ekonomi biru yang menjadi komitmen KKP hanya akan tercapai jika bersih dari korupsi.
“Jadi harus dipahami, kita mau sehat maka harus sadar bahwa kalau ada penyakit kita buang. Tapi tidak akan tercapai tubuh yang sehat kalau kita bertoleransi, beradaptasi, dengan penyakit kanker yang ada di tubuh kita,” kata dia, mengacu pada praktik korupsi.
"Harus dipahami Korupsi adalah penggagal mimpi dan kemudian komitmen kita KKP untuk mewujudkan Indonesia ekonomi biru. Oleh karena itu, kalau paham bahwa mimpinya ekonomi biru akan tercapai kalau penyakit-penyakit yang kemudian akan menggagalkan masih kita beradaptasi atau bertoleransi di dalamnya,” jelas Wakil Ketua KPK.
Dalam kesempatan itu, Nurul Ghufron juga menyampaikan apresiasinya menjadi bagian dari keikutsertaan KKP menggerakan Hari Anti Korupsi Sedunia.
“Ini menunjukkan bahwa sekali lagi semangat anti korupsi bukan semangatnya KPK saja, bukan semangatnya penegak hukum saja tapi semua elemen bangsa bersemangat untuk anti korupsi,” tuturnya.
Koruptor Makin Banyak, Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia Turun
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92. Angka anti korupsi tersebut menurun jika dibandingkan IPAK 2022 yang mencapai 3,93.
Namun demikian, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut angka itu masih dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2023 yang sebesar 4,09.
"Hal ini memperlihatkan tingkat perilaku anti korupsi menurun. Capaian IPAK 2023 ini masih di bawah target RPJMN 2023 sebesar 4,09," kata Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal III-2023, Senin (6/11/2023).
Meski masih dibawah target RPJMN 2023, tapi berdasarkan catatan BPS, jika nilai indeks semakin mendekati 5 maka menunjukkan masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sebaliknya, apabila nilai indeks yang semakin mendekati nol artinya masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
Untuk rinciannya, IPAK masyarakat perkotaan 2023 tercatat lebih tinggi sebesar 3,93 dibanding masyarakat pedesaan sebesar 3,90.
Advertisement
Pengalaman Perilaku Anti Korupsi
Lebih lanjut, Amalia melaporkan, BPS mencatat indeks pengalaman 2023 sebesar 3,96 atau menurun 0,03 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,99.
Menurutnya, dari indeks tersebut masih ada ketimpangan yang cukup besar antara dimensi pengalaman dan persepsi.
"Meski persepsi perilaku anti korupsi meningkat, pengalaman perilaku anti korupsi yang dialami masyarakat menurun," tutup Amalia.
