Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri dan pimpinan lembaga negara segera merealisasikan anggaran tahun 2023.
Dia mengingatkan target realisasi anggaran 2023 yakni, 95 persen sementara saat ini sudah masuk penghujung tahun.
Advertisement
"Saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, mengenai realisasi anggaran tahun 2023. Ini tinggal, berarti tinggal 2 minggu, agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen," jelas Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (11/12/2023).
Untuk itu, dia meminta semua menteri dan kepala lembaga mengecek realisasi anggaran tahun 2023 kepada deputi serts dirjen. Hal ini agar target realisasi anggaran sebesar 95 persen tidak meleset.
"Jadi tolong harian ditanyakan ke Dirjen, ditanyakan ke Deputi agar target itu tidak meleset. Realisasi anggaran tahun 2023," ungkap Jokowi
Selain itu, Jokowi meminta menteri menyiapkan realisasi anggaran untuk tahun 2024, mulai bulan Januari. Dia mengingatkan agar hal ini juga disampaikan kepada pemerintah daerah.
"Yang berkaitan dengan tahun 2024 agar semuanya mempersiapkan realisasi dimulainya anggaran 2024 itu di bulan Januari. Baik di kementerian/lembaga, di pemerintah daerah, ingatkan terus mengenai ini," tutur Jokowi.
Minta Laporan Keuangan
Dia juga menagih laporan keuangan dari Kementerian Keuangan mengenai prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023.
"Saya minta laporan dari Kementerian Keuangan mengenai perkiraan growth di kuartal 4 dan perkiraan kira-kira tahun 2023 seperti apa," ucap Jokowi.
Advertisement
Jokowi Umumkan Indonesia Resmi jadi Anggota FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota ke-40 Financial Action Task Force (FATF).
“Dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, Alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota ke-40 Financial Action Task Force (FATF),” kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan pada Senin (6/11/2023).
Jokowi menyampaikan, ia berharap keanggotaan ini akan menjadi langkah awal menuju rezim pemberantasan pencucian uang di Tanah Air.
“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia, yang lebih baik,” tuturnya.
Presiden menyampaikan, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan perpekstif positif terhadap sistem keuangan di Indonesia, yang akhirnya juga akan berdampak pada kepercayaan bisnis dan investasi.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pemangku kepentingan kunci lainnya atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud,” ucap Jokowi.
Menurut laman resminya, Financial Action Task Force (FATF) merupakan organisasi pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global.
“(Organisasi) ini menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal dan dampak buruknya terhadap masyarakat,” tulis FATF di laman resminya.
