Liputan6.com, Jakarta Polda Metro Jaya membantah terkait klaim dari Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri yang menyebut kalau mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mempolisikannya.
Bantahan itu ditegaskan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kalau yang melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke pihaknya bukanlah SYL.
Advertisement
“Yang jelas bahwa SYL bukan, pendumas dalam penanganan perkara aquo yang saat ini dilakukan penyidikannya oleh Tim Penyidik,” kata Ade Safri saat dikonfirmasi, Senin (11/12/2023).
Namun, Ade Safri tidak bisa membocorkan siapa pihak pendumas tersebut. Sebab, ia berkewajiban untuk kasus ini merahasiakan pihak pendumas atas kasus yang menjerat Firli sebagai tersangka.
“Wajib hukumnya, kami untuk merahasiakan identitas pendumas serta memberikan perlindungan kepada pendumas. Dan itu diatur dalam regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Meski begitu, Ade Safri menjamin proses kasus dugaan pemerasaan yang menjerat Firli Bahuri dalam penanganan korupsi Kementan 2021 dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Adapun dalam kasus ini, Firli telah dijerat atas dugaan pemerasaan sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.
Sebelumnya, Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL membuat laporan pemerasan oleh Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya karena takut dijadikan tersangka oleh KPK.
Termuat dalam Permohonan Praperadilan Firli
Pernyataan Firli Bahuri itu termuat dalam permohonan praperadilan yang diajukan Firli Bahuri melawan Polda Metro Jaya. Dalam permohonan disebutkan SYL melapor ke Polda Metro Jaya merupakan bagian dari perlawanan balik SYL.
"Bahwa patut diduga dikarenakan adanya ketakutan dalam diri saksi Syahrul Yasin Limpo akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka saksi Syahrul Yasin Limpo melakukan sejumlah tindakan untuk melemahkan dan menghambat proses penetapan tersangka terhadap dirinya," ujar pengacara Ian Iskandar saat sidang Praperadila di PN Jaksel, Senin (11/12).
"Di antaranya patut diduga telah membuat dan atau menyuruh seseorang untuk membuat pengaduan masyarakat kepada Polda Metro Jaya," Ian menambahkan.
Ian menjabarkan kasus yang menjerat Firli Bahuri bermula dari adanya serangkaian penyidikan yang dilakukan KPK di Kementerian Pertanian (Kementan RI) yang berujung dengan ditetapkannya SYL sebagai tersangka.
Advertisement
Laporan dari Masyarakat
Menurut Ian, penyidikan tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat sekitar tahun 2022 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada lingkungan Kementan RI yang diduga dilakukan SYL.
Berdasarkan laporan tersebut, SYL melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan RI Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI Muhammad Hatta.
Lalu, KPK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 26 September 2023. SYL, Kasdi, dan Hatta ditetapkan sebagai tersangka. Namun disisi lain, ada pengaduan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.
Pada 9 Oktober 2023, kata Ian, dibuat Laporan Polisi Model A berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023 /SPKT.DIRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA. Kemudian, pada tanggal yang sama, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP.Sidik/6715/X/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus.
"Bahwa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023 tentu tidak sesuai dengan ketentuan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah diatur secara tegas dan jelas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada Pasal 1 angka 2 KUHAP jo Pasal 1 angka 5 KUHAP," kata Ian.
Reporter: Bachtiarudin alam/Merdeka.com
