Rakor Forkopimda Jawa Timur: Kesiapan Jelang Pemilu 2024 yang Aman, Damai, dan Demokratis

Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI, Togap Simangunsong, hadir menjadi narasumber dengan mebawakan tema materi “Peran Pemerintah Pusat Dalam Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Demokratis.

Kemudian dalam paparannya Togap menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu pada 14 Februari 2024.

“Fokus utama adalah persiapan, pengamanan, dan partisipasi tinggi dari masyarakat. Menurut saya ini kesempatan yang sangat luar biasa, karena dalam kesempatan ini juga kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan Pilkada Serentak yaitu ada pemilihan 37 Gubernur kecuali Provinsi DIY, 93 Kota dan 415 Kabupaten, kecuali Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta," ujar Togap.

“Saya memilih materi yang memang benar-benar menjadi yang perlu Forkopimda ketahui yang pertama tentu kita mengetahui bersama bahwa Pemilu kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029. Memilih Anggota Legislatif ada 152 Anggota DPD RI, 580 Anggota DPR RI, DPRD di 38 Provinsi sebanyak 2.372 Orang, DPRD di 508 Kabupaten/Kota sebanyak 17.510 Orang, ini yang kan kita pilih pada pemilu yang akan datang”. tambahnya.

Togap Simangunsong juga menyampaikan dukungan konkret dari Kemendagri RI, termasuk penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik, pemantauan pelaksanaan, dan netralitas ASN/PNS.

“Pemerintah pusat berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik, menjamin ketersediaan anggaran, serta memastikan netralitas ASN dalam proses pemilu. Tertuang dalam surat edaran, Kemendagri RI menekankan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu”. kutip Togap.

Pada akhir paparannya, Togap Simangunsong mengajak seluruh Forkopimda, dari tingkat Provinsi hingga Kecamatan di daerah Jawa Timur, untuk bersama-sama memastikan keberhasilan pemilu. Dengan menyoroti potensi kerawanan di beberapa daerah, terutama Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, serta menggarisbawahi peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung keamanan pemilu.

“Pentingnya sinergi semua pihak demi terwujudnya pemilu yang aman dan demokratis pada tahun 2024. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi bahan kepada Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan tugas dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang," tutup Togap.

Selanjutnya Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga memberikan arahan dengan mengangkat tema “Jawa Timur Siap Wujudkan Pemilu Serentak 2024 dengan Aman, Damai dan Demokratis”.

Dalam paparannya Khofifah menegaskan, persiapan menyeluruh tidak hanya untuk Pemilu, Pilpres, dan Pileg, tetapi juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ia menekankan perlunya sinergi antara formal dan informal leader serta memaparkan enam arahan Presiden Joko Widodo, termasuk menjaga kualitas pemilu, mempersingkat waktu kampanye, dan dukungan penuh terhadap KPU.

Selain itu, Khofifah mengajak seluruh Forkopimda untuk membangun hubungan harmonis di tingkat daerah guna menjaga ketenangan dan menangani potensi masalah dengan efektif.

“Peran strategis para pemimpin daerah, dari Gubernur hingga Lurah, dalam sosialisasi pemilu sangat penting”. tandas Khofifah.

“Pak Presiden memberikan arahan bahwa peran para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan terus sampai Camat dan Lurah dalam mensosialisasikan ini penting sekali, Pemilu dan Pilkada Serentak yang akan datang harus disosialisasikan secara konferhensif”. kutip Khofifah.

Selanjutnya Khofifah menjelaskan, dalam rangka mengatasi isu-isu strategis, upaya Pemprov Jawa Timur adalah dengan melakukan beberapa pelatihan pra paralegal, yang ditujukan untuk Kepala Desa dan Lurah.

“Pemprov juga telah melibatkan Pemerintah Daerah dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai langkah strategis dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024.

“Peran Pemerintah Daerah dalam Pilkada sesuai amanah Pasal 133 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Kepada seluruh Bupati/Walikota kembali kami ingin menyampaikan yang belum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tolong disegrakan," tutup Khofifah.