Liputan6.com, Jakarta Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menyinggung kesusahan para petani untuk mendapatkan pupuk, khususnya di Jawa Tengah.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Capres Ganjar Pranowo terkait pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, khususnya mengenai untuk kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.
Advertisement
Awalnya, Prabowo menyebut kelompok rentan itu termasuk petani dan nelayan. Dia pun membeberkan saat keliling di Jawa Tengah.
"Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani disitu sulit mendapatkan pupuk," kata dia di arena debat capres, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Prabowo mengungkapkan, banyak petani yang mengeluh lantaran program Ganjar saat jadi Gubernur, yakni Kartu tani. Di mana, disebut kesulitan mendapatkan pupuk.
"Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka mendapatkan pupuk," ungkap Ketua Umum Gerindra ini.
Prabowo menegaskan, para petani sebenarnya ingin proses pengadaan pupuk yang sederhana. "Sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaaannya disederhanakan," pungkasnya.
Ganjar: Saya Berpengalaman 10 Tahun
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat pertanyaan soal pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Moderator debat Valerina Daniel pun membacakan pertanyaan dari panelis.
Pertanyaan tersebut adalah indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara undang undang pelayanan publik mengkehendaki kesamaan perlakuan dan perhatikan kelompok khusus rentan perempuan anak dan disalibilitas, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan?
"Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini, mengajak mereka partisipasi sejak awal," kata Ganjar menjawab pertanyaan dalam debat capres di KPU, Selasa (12/12/2023).
Pertama, menghadirkan kelompok perempuan, disabilitas, anak, termasuk orang tua dalam setiap Musrenbang. Agar, dalam mengambil keputusan kelompok tersebut peduli apa yang mereka rasakan.
"Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harap bisa merepresentasikan yang meraka harapkan sehingag paham sehingga tidak ada protes soal itu," kata dia.
Advertisement
Ada Kontrol Publik
Kedua, dari sisi aparatur mesti ada kontrol publik. "Maka pengalaman kami ada pelapor gub, sebagai ruang komplen publik, pemerintah tidak boleh baperan, terima kritik masukan," kata dia.
"Itu yang kita angkat goverment super apps, sehingga pemerintah tertinggi harus ambil alih sehingga pelayanan jauh lebih baik dan kelompok tersebut mendapat afirmasi," tandas Ganjar.
