Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Nomor urut satu, Anies Baswedan, tampil dalam debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam. Dalam pemaparannya, Anies mengaku menyiapkan program 'Hotline Paris'.
Dalam acara debat, Anies ditanya mengenai kebijakan untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.
Advertisement
Anies mengatakan, setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan. Karena apabila dibiarkan, maka akan menular dan dianggap sesuatu yang benar. Setiap kali ada pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan.
"Ketika bicara kerukunan, maka kita harus berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kita mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang. Tapi negara harus memberikan hak dia untuk berbicara, termasuk mengkritik," kata Anies.
"Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan dan bila melanggar maka dilakukan penegakan hukum."
"Kami siapkan program online pengacara gratis. Istilah yang kami gunakan 'Hotline Paris'. Dengan cara begitu maka rakyat bisa minta tolong ke negara untuk didampingi pengacara dari negara," ucapnya.
Anies: Banyak Aturan Ditekuk Sesuai Kepentingan Pemegang Kekuasaan
Calon Presiden Nomor urut satu, Anies Baswedan, tampil dalam debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam. Anies menyingung, banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan.
Anies mengatakan, negara hukum haruslah menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan warganya.
"Memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik yang di puncak dan seluruh jajaran," kata Anies.
"Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan. Apa ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah. Ini harus dikembalikan," tambahnya.
Advertisement
