Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak petani yang mengeluhkan masalah pupuk. Jokowi pun berjanji akan menambah subsidi pupuk untuk petani.
"Tadi disampaikan oleh Pak Mentan (Menteri Pertanian) urusan pupuk, Pak Mentan tadi udah nyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan," kata Jokowi saat pada Penyuluh Pertanian dan Babinsa se-Jawa Tengah sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (13/12/2023).
Advertisement
"Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada," sambungnya.
Kendati begitu, dia belum mau mengumumkan besaran subsidi pupuk yang akan diberikan. Sebab, Jokowi mengatakan dirinya harus mengkalkulasi dan meminta persetujuan DPR RI terlebih dahulu.
"Pak Mentan hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI, baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya, udah," tuturnya.
"Problemnya memang di tahun-tahun terakhir ini memang semuanya mengeluhkan para petani urusan pupuk. Benar ya?," sambung Jokowi.
Jokowi memastikan urusan pupuk akan diselesaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Di sisi lain, Jokowi menyampaikan pengecer pupuk yang ingin membeli pupuk, bisa menunjukkan Kartu Tani atau KTP.
"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya, ada tulisan petani silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai Kartu Tani bisa memakai juga KTP," ucap Jokowi.
Kelangkaan Pupuk Disinggung di Debat Capres
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menyinggung kesusahan para petani untuk mendapatkan pupuk, khususnya di Jawa Tengah.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Capres Ganjar Pranowo terkait pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, khususnya mengenai untuk kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.
Awalnya, Prabowo menyebut kelompok rentan itu termasuk petani dan nelayan. Dia pun membeberkan saat keliling di Jawa Tengah.
"Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani disitu sulit mendapatkan pupuk," kata dia di arena debat capres, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Prabowo mengungkapkan, banyak petani yang mengeluh lantaran program Ganjar saat jadi Gubernur, yakni Kartu tani. Di mana, disebut kesulitan mendapatkan pupuk.
"Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka mendapatkan pupuk," ungkap Ketua Umum Gerindra ini.
Prabowo menegaskan, para petani sebenarnya ingin proses pengadaan pupuk yang sederhana. "Sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaaannya disederhanakan," pungkasnya.
Advertisement
Ganjar Sebut Kelangkaan Pupuk Tak Hanya di Jateng
Pernyataan Prabowo langsung ditanggapi Capres Ganjar Pranowo. Dengan mengatakan kesulitan akses pupuk subsidi juga terjadi di belahan Indonesia lainnya.
"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," urai dia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyinggung soal data petani penerima pupuk subsidi. Dikatakan jika masalah data tidak pernah beres hingga saat ini.
Dia mengatakan, kunci pentingnya ada di data tersebut. Lantaran, data petani menjadi acuan untuk penyaluran pupuk subsidi.
"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," bebernya.
Di sisi lain, kuota pupuk subsidi menurut Ganjar tidak boleh dibatasi. Bisa dibilang, saluran pupuk subsidi diharapkan bisa meluas.
"Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres. 'Pak Wapres please, kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup,' Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.
