Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, angkat suara soal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk para pegawainya.
Anas mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut soal kenaikan tunjangan kinerja.
Advertisement
"Ya nanti, akan kita kaji," ujar Anas saat ditemui, Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Usul Menteri Investasi
Sebelumnya, Bahlil merayu kenaikan Tukin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 beberapa waktu lalu.
Bahlil sempat menyinggung Tukin milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih tinggi dibandingkan kementeriannya.
Padahal, menurut Bahlil, pekerjaan yang diemban kementeriannya lebih berat dibandingkan DJP.
"Kata mereka (pegawai Kementerian BKPM) kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak tukinnya tinggi, tapi kok yang mendatangkan (investasi) engga naik-naik, Pak?" ujar Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakorna) Investasi, Jakarta, Kamis (7/12).
Susahnya Cari Investor
Bahlil bilang bahwa para pegawainya menuturkan keluh kesah soal susahnya merayu para investor masuk ke Indonesia. Ia meminta kepada Jokowi atas kebijaksanaan untuk menaikkan tukin tersebut.
Sebagai informasi, sebelumnya dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah mengusulkan kenaikan Tukin bagi PNS di Kementerian. Hal itu pun sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Saya tadi baru dapat berita dari Pak Binsar (Staf Khusus Menteri PUPR) jadi mudah-mudahan usulan penyesuaian Tukin kita sudah disetujui olehmu Menteri Keuangan," kata Basuki dalam WSD Lecturer Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
