Liputan6.com, Jakarta Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden atau Debat Capres-Cawapres 2024 menyoroti sejumlah pelayanan publik hingga penyaluran pupuk subsidi. Isu-isu ini diangkat dilandasi atas temuan-temuan para capres.
Misalnya, Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti sejumlah hal. Pada satu momen, Anies membahas soal pelayanan publik. Dia mengungkap klaim kesuksesan membangun super app.
Advertisement
Dia mengatakan fokus pelayanan publik dalam konsepnya menyasar pada kelompok rentan, seperti disabilitas, perempuan, ibu hamil, anak-anak, dan orang tua.
Anies mengisahkan aplikasi Jaki yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi itu jadi satana pelaporan bagi keluhan masyarakat.
"Kami buat ketika waktu dulu di Jakarta namanya Jaki, adalah sebuah superapps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya," kata dia.
"Contoh, bila lapor pohon tumbang maka kami memberikan arahan kepada jajaran, berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan temtang peristiwa X maka berapa wkatu yang harus beres," sambung Anies.
Dengan basis aplikasi, Anies menilai setiap kinerja pelayanan publik menjadi punya ukurannya sendiri. Kemudian, masyarakat disebut bisa memantau perkembangannya lewat aplikasi tersebut.
"Semua ukuran pelayanan dibuat ukuran. Lalu publik yang melapor tau persis, saya lapor kapan harus selesai kapan, dengan begitu standardisasi akan terjadi," jelas Anies.
Anies Baswedan Bahas IKN
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anies mengungkit soal kebutuhan yang diperlukan di pulau Kalimantan.
Alih-alih menyoroti IKN, Anies Baswedan mengungkit soal akses jalan tol dan jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Tak cuma itu, dia juga mengatakan soal pembangunan sekolah.
"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent," ucap Anies dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Dia mengatakan, biaya pembangunan tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Namun, merujuk pada pembangunan IKN, Anies bersikukuh kalau itu hanya diperuntukkan bagi aparat negara.
"Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat, dan bukan untuk pusat perekonomian," tegasnya.
Advertisement
Keterlibatan Publik di Pembangunan IKN
Pada kesempatan itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti mengenai keterlibatan publik dalam rencana pembangunan IKN. Anies memandang publik tak cukup dilibatkan.
"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi siapa yang pro dianggap pro pemerintah," bebernya.
"Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan, dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan," imbuhnya.
Kebutuhan Urgent
Anies melanjutkan, dialog yang terjadi dinilai bersandar pada ketentuan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang. Dimana hal ini ditentukan oleh penguasa dan akhirnya menimbulkan wacana pro-kontra.
"Tapi ini nada-nadanya seperti mau naik negara kekuasaan, dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro-con," tegasnya.
Anies memandang ada kebutuhan lain dengan nilai urgensi lebih tinggi ketimbang melakukan pembangunan proyek yang disebutnya hanya dinikmati oleh aparat negara.
"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, dimana rasa keadilan kita?," pungkasnya.
Miskinkan Koruptor
Topik lainnya diangkat oleh Anies Baswedan. Kali ini soal memerangi korupsi di pemerintahan. Caranya dengan memiskinkan oknum koruptor dan memberi imbalan ke pelapor.
"Koruptor dijeratkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, dan hukumannya mengikuti pemiskinan," ujar Anies Baswedan dalam Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024, Selasa (12/12/2023).
Tak kalah penting, ia juga ingin mengganjar pihak pelapor untuk mendapatkan imbalan atau reward karena sudah membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan.
"Sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat. Dan itu dibolehkan oleh Undang-Undang," ungkap Anies.
"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat," tegasnya.
"Keempat, yang tidak kalah penting, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi," pungkas Anies Baswedan.
Advertisement
Ganjar Pranowo Juga Bahas Superapp
Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal digitalisasi pelayanan publik lewat aplikasi. Dia mencontohkan soal aplikasi Laporgub Masyarakat yang diklaim sukses berjalan di Jawa Tengah.
"Dari sisi aparaturnya musti ada kontrol publik, maka kalau saya membuat pengalaman kami membuar Laporgub sebagai salah satu ruang komplain publik," ujar dia dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Menurutnya, langkah ini membuka proses transparansi terhadap pelayanan pemerintah terhadap publik. "Pemerintah gak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan," kata dia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menguraikan, konsep serupa akan diperluas dengan cakupan nasional. Menurut dia, ini jadi upaya pemerintah pusat mengambil bagian dari kendala masyarakat.
"Inilah yang akan kita angkat menjadi goverment superapp sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang harus mengambil itu, sehingga pelayanan akan jauh lebih baik sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi," bebernya.
Ganjar Bahas Penguatan Investasi dan Vokasi
Pada konteks pembukaan lapangan kerja, Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengulas soal peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja.
"Saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapat pekerjaan. Ada beberapa poin, yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar, dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan," paparnya dalam Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024, Selasa (12/12/2023).
"Tanpa itu dilakukan, mereka (investor) akan minggat, mereka akan pergi, tidak mau datang," tegas Ganjar Pranowo.
Sekolah Vokasi
Poin kedua, ia menyebut pemerintah perlu memfasilitasi investor yang sudah mau datang menanamkan modalnya di Tanah Air. Dengan cara memberikan fasilitas kawasan industri, insentif pajak, hingga kemudahan perizinan usaha atau ease of doing business.
Bila itu sudah berjalan, langkah berikutnya yang perlu disiapkan yakni sumber daya manusia (SDM). Menurut Ganjar, ketangguhan SDM wajib dimiliki untuk menjemput penyediaan lapangan kerja oleh pihak investor.
"Apa itu? Sekolah vokasi, enggak ada yang lain. Kemudian SDM ini lah yang bisa kita pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun musti sekolah dan gratis. Ini lah yang kemudian bisa kita dorong, untuk kemudian mereka bisa naik," tegas Ganjar.
Ganjar Pranowo Bahas Pupuk Subsidi
Pada sektor pangan, Ganjar Pranowo turut membahas soal sebaran pupuk subsidi di Indonesia. Hal ini menjawab pernyataan Capres Nomor 2 Prabowo Subianto yang menyinggung sulitnya pupuk subsidi di Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Capres Ganjar Pranowo. Dengan mengatakan kesulitan akses pupuk subsidi juga terjadi di belahan Indonesia lainnya.
"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," urai dia.
Data Petani
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyinggung soal data petani penerima pupuk subsidi. Dikatakan jika masalah data tidak pernah beres hingga saat ini.
Dia mengatakan, kunci pentingnya ada di data tersebut. Lantaran, data petani menjadi acuan untuk penyaluran pupuk subsidi.
"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," bebernya.
Di sisi lain, kuota pupuk subsidi menurut Ganjar tidak boleh dibatasi. Bisa dibilang, saluran pupuk subsidi diharapkan bisa meluas.
"Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres. 'Pak Wapres please, kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup,' Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.
Advertisement
Prabowo Subianto Singgung Pupuk Subsidi
Capres Nomor 2 Prabowo Subianto juga mengulas sedikit soal sebaran pupuk subsidi. Ini terlontar pada kesempatan Prabowo memberikan pertanyaan ke Capres Nomor 3 Ganjar Pranowo.
Prabowo Subianto mengkritik Ganjar Pranowo dalam penanganan persoalan pupuk saat masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.
Dia mengaku jika hal ini didapati saat berkunjung ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan menemui langsung petani. Kelompok rentan termasuk petani dan nelayan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.
"Yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," ujar Prabowo dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Sebut Kartu Tani Tak Optimal
Menurut temuannya, program kartu tani yang dijankan di Jawa Tengah malah mempersulit petani untuk mengakses pupuk subsidi.
Dia pun menyoroti penyederhanaan akses pupuk bagi petani.
"Mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk. Sebenarnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Mungkin bapak bisa jawab masalah itu," jelas dia.
Penggunaan Anggaran untuk Polusi
Prabowo juga sempat menyinggung soal anggaran. Hal ini disampaikan pada sesi pertanyaan ke Capres Nomor 1 Anies Baswedan.
Dia menyoroti penggunaan anggaran terhadap upaya untuk menekan polusi di DKI Jakarta. Dia pun mengatakan kalau ada anggaran sebesar Rp 80 triliun untuk menekan polusi.
"Sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran Rp80 Triliun mas Anies tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi?" tanya Prabowo.
Anies Baswedan menjawab kalau polusi di Jakarta akibat dari polusi PLTU di sekitar Jakarta yang tertiup ke ibu kota. Di sisi lain, dia bilang ada upaya mengerek makin banyak orang menggunakan transportasi umum.
Ternyata, jawaban tersebut tak memuaskan bagi Prabowo. Ia mengaku bingung dengan jawaban Anies yang malah menyalahkan angin terkait polusi di Jakarta.
"Susah yah kalau kita menyalahkan angin. Kalau kita menyalahkan angin, hujan, mungkin tidak perlu pemerintahan," ucap Prabowo.
Ekonomi Indonesia Aman
Capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu paham bahwa saat ini masih banyak kekurangan di sana-sini.
"Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan yang tidak ada kepastian, di mana terjadi perang di mana-mana. Di mana negara yang begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan.
Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali. Ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen kepemimpinan yang berhasil," tutur Prabowo.
"Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif. Kita harus dewasa. Dan kita tidak boleh munafik! Pemimpin itu ing ngarsa sung tuladha, harus memberi contoh," ucap Prabowo di forum debat capres.
Advertisement
