Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menaikan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos beras dari Perum Bulog sebesar 8 persen dari data sebelumnya mulai awal tahun depan.
Jokowi mengatakan, update data ini menyesuaikan kondisi terkini di lapangan. Sehingga keluarga yang berhak menerima mendapatkan bantuan sosial ini secara merata.
Advertisement
"Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia," kata Jokowi dalam siaran pers yang diterbitkan Perum Bulog, Jumat (15/12/2023).
"Program bantuan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan terus dilakukan update data penerima. Untuk tahun depan ada penambahan sekitar 8 persen dari penerima sekarang agar ibu dan bapak yang terdampak semuanya tidak terlalu dibebani oleh kenaikan harga yang ada," imbuhnya.
Penerima Bertambah
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meneruskan, untuk penerima bansos betas mulai Januari 2024 nanti bertambah menjadi 22 juta keluarga penerima, dimana sebelumnya ada sebanyak 21,3 juta KPM.
"Data keluarga penerima bantuan ini kami terima dari Kemenko PMK yang jumlahnya mengalami update data karena menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan" terang Arief.
Dukungan Bulog
Sementara Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi menjelaskan, pihaknya mendukung penuh program pemerintah seperti bansos beras ini yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Perum Bulog kemudian akan menyiapkan stok beras yang dibutuhkan sebaik mungkin.
"Kami akan menyesuaikan dengan data penerima yang baru untuk tahun depan sesuai dengan update terbaru dari Kemenko PMK melalui Badan Pangan Nasional. Selanjutnya juga kami pastikan stok beras yang tersedia di Gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia dalam jumlah yang sangat aman", kata Purnomo.
Adapun stok Cadangan Beras Pemerintah yang dimiliki Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton. Di samping itu juga masih ada tambahan stok impor beras sesuai penugasan yang diberikan kepada Bulog guna menambah kekuatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Advertisement
Program Bansos Beras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk periode Desember 2023 kepada warga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada kesempatan itu, Jokowi memastikan akan terus melanjutkan program CBP pada 2024 mendatang. Tahap awal, program CBP akan dilanjutkan untuk periode Januari-Maret 2024.
"Nanti bulan Januari, Februari, dan Maret (2024) akan diberikan lagi," kata Joko Widodo, Rabu (6/12/2023).
Senior Vice President Enterprise Business Pos Indonesia Arifin Muchlis mengatakan, pihaknya berkomitmen mendistribusikan bantuan beras pemerintah sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Untuk memastikan distribusi beras tepat sasaran, Pos Indonesia menggunakan platform digital face recognition dan geo tagging. Semua proses distribusi tersebut bisa dicek secara real time melalui dashboard.
"Kami juga telah berhasil mendistribusikan bantuan pangan beras ini di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia," kata Arifin.
Arifin menyebutkan, Pos Indonesia selalu berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah daerah (Pemda) dalam pendistribusian beras tersebut. "Termasuk memberikan jaminan penggantian jika ditemukan terdapat beras yang tidak layak konsumsi dan kurang jumlah," imbuhnya.
Untuk penyaluran CBP yang mulai hari ini dilakukan di Labuan Bajo, Pos Indonesia mendistribusikan beras pemerintah kepada 1.027 penerima bantuan pangan (PBP) di empat desa dan kelurahan.
