Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp1.840,4 triliun atau 81,9 persen dari pagu anggaran.
Realisasi Rp1.40,4 triliun itu terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp946 1 triliun atay 94,5 persen dari APBN. Kemudian, belanja non-K/L mencapaj Rp894,3 triliun atau 71,8 persen dari APBN.
Advertisement
"Kalau belanja K/L beberapa belanja kementerian yang penting seperti persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, infrastruktur prioritas, bansos itu semuanya berjalan sesuai yang dirancang," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember, Jakarta, Jumat (15/12).
Ia menjelaskan belanja non K/L lebih kecil dibandingkan belanja K/L, disebabkan karena pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan Listrik, pupuk dan juga pembayaran berbagai program untuk yang akan dilakukan hingga akhir Desember ini.
Di sisi lain, ia menyebut realisasi total BPP Rp1.840 triliun, masyarakat menikmati sebesar Rp1.060 triliun. Artinya lebih dari 57,6 persen belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat.
"Ini langsung dinikmati masyarakat," imbuhnya.
Adapun rinician dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun, kartu sembako Rp44,3 triliun, bantuan sosial (Bansos) tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun, bantuan ternak Rp2e5,3 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp681,2 miliar.
Kemudian bantuan benih, mulsa dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II RP11,2 triliun.
Kartu Indonesia Pintar
Di bidang pendidikan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp11,1 triliun, program KIP Kuliah Rp12,7 triliun, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp5,1 triliun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) Rp10,6 triliun dan kartu Prakerja Rp4,3 triliun.
Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menterinya untuk mencapai target realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) minimal 95 persen. Meningat tahun 2024 tinggal 2 pekan lagi.
"Berarti tinggal 2 minggu. Agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12).
Penerimaan Pajak Lampaui Target, Tembus Rp 1.738,8 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak menyentuh angka Rp1.739,8 triliun atau naik 101,3 persen jika dibandingkan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (UU- APBN) 2023.
Jika dibandingkan target APBN yang sempat direvisi pada pertengahan tahun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, penerimaan pajak baru terealisasi 95,7 persen dari Rp1.818,2 triliun.
"Pak Suryo (Dirjen Pajak) dalam dua minggu ke depan diharapkan bisa mencapai revisinya yaitu Rp1.818 triliun. Penerimaan pajak cukup menggembirakan karena masih tumbuh 7,3 persen, dibandingkan tahun lalu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2023, Jakarta, Jumat (15/12)."Jangan lupa ya tahun lalu gross penerimaan pajak kita di atas 30 persen, jadi ini 30 persen, dan ini 7,3 persen," tambahnya.
Penerimaan Pajak
Adapun rincian penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023, Pajak Penghasilan (PPh) non migas Rp951.83 triliun atau naik 108,95 persen dari target.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Rp683,32 triliun atau 91,97 persen.
Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp40,34 triliun dari target atau 100,82 persen.
Lalu PPh migas Rp683,32 triliun atau 91,97 persen dari target.
Advertisement
Lewati Target, Pendapatan Negara Capai Rp 2.553,2 Triliun per 12 Desember 2023
Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara sampai periode 12 Desember 2023 mencapai Rp2.553,2 triliun. Hal ini disampaikan langsung pada konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Jumat (15/12).
"Pendapatan negara hingga 12 Desember mencapai Rp2.553,2 triliun," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dia menjelaskan, angka tersebut sudah melebihi dari Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
"Jadi kalau dibandingkan target APBN awal target APBN awal sudah melewati," jelasnya.
Perlu diketahui, pada pertengahan tahun 2023 UU APBN direvisi ke atas dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, sehingga target pendapatan belanja negara menjadi Rp2.637 triliun.
Artinya target pendapatan belanja yang mengacu pada Perpres itu belum mencapai target.
"Kita masih belum capai tapi dari UU awal kita sudah 103,66 persen," terangnya.
Selanjutnya dari sisi belanja sampai 12 Desember 2023, negara sudah membelanjakan sebesar Rp2.588,2 triliun. Apabila merujuk pada UU APBN 2023 awal total belanja direncanakan sebesar Rp3.061,2 triliun.
Sehingga dibandingkan UU APBN awal belanja sampai 12 Desember 2023 baru mencapai 84,55 persen.
Sedangkan pada pertengahan tahun, belanja negara juga direvisi ke atas menjadi Rp3.117,2 triliun.
"Jadi kalau dibandingkan dengan Perpres nomor 75 yang merupakan revisi dari UU APBN 2023 awal realisasinya sudah 83 persen," ungkapnya.
Realisasi Pembiayaan
Kemudian dari realisasi sisi pembiayaan hingga 12 Desember, Bendahara Negara itu bilang sudah mencapai Rp289,6 triliun. Artinya APBN defisit Rp35 triliun atau turun 0,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"APBN awal defisitnya itu di desain di Rp598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, untuk keseimbangan primer sampai 12 Desember masih dalam kondisi surplus di Rp378,6 triliun.
"Ini hal yang positif," pungkas Sri Mulyani.
Advertisement
