Laporan Transaksi Mencurigakan di Pemilu, Ma'ruf Amin: Jika Melanggar, Tindak

Ma'ruf mengatakan, laporan dan temuan PPATK soal transaksi mencurigakan harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 18 Des 2023, 21:49 WIB
Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta - Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan adanya dugaan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar dugaan tersebut dibuat terang benderang.

"Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan buat terang saja. Artinya dibikin terang saja sebenarnya ada apa enggak," kata Ma'ruf di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023).

Ma'ruf mengatakan, laporan dan temuan harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas. "Kalau melanggar, ya ditindak. Harus diklarifikasi," ungkapnya.

Menurut Ma'ruf, Bawaslu perlu menjelaskan ke publik soal temuan tersebut, agar tidak terjadi kecurigaan di masyarakat

"Saya kira harus diperjelas saja. Supaya kecurigaan hilang," pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan surat PPATK sudah ditelusuri dan akan segera akan disampaikan kepada publik.


PPATK Endus Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap ada temuan transaksi mencurigakan dalam pemilu 2024, tepatnya di semester kedua tahun 2023.

Menurut Ivan, dikatakan janggal karena jumlah laporan terkait hal tersebut naik drastis lebih dari 100 persen.

"Sudah (ada temuan PPATK). Bukan indikasi kasus ya. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan, misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya," kata Ivan usai menghadiri acara 'Diseminasi PPATK', Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Ivan memang tidak merinci nama-nama dimaksud. Namun dia mendapat pemetaan nama-nama tersebut dari Daftar Calon Tetap (DCT). Meski begitu dia menyebut angka transaksi tercatat hingga triliunan.

"Kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan," jelas dia.

Atas dasar tersebut, Ivan memastikan PPATK tidak sendiri. Dia pun menyampaikan temuan terkait kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," Ivan menandasi.


KPU-Bawaslu Akan Telusuri

Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) (dari kiri); Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Hasyim Asy’ari (ketua), Yulianto Sudrajat, dan Idham Holik berbincang sebelum menyampaikan keterangan pers tentang logistik Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20//2023). Dalam keterangannya, KPU memastikan pengadaaan logistik pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi logistik di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menanggapi pernyataan PPATK, KPU dan Bawaslu kompak menyatakan sedang memeriksa terlebih dahulu hasil temuan terkait.

Komisioner KPU August Mellasz memastikan, laporan akan dipelajari dan disampaikan perkembangannya dalam waktu dekat.

“Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh,” tutur August.

Senada dengan itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenti mengatakan pihaknya belum bisa memberi tanggapan utuh karena masih mendalami temuan PPATK.

"Betul, Ketua sudah menginformasikan hal termaksud, masih kami dalami," Lolly menandasi.

 

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya