Liputan6.com, Parepare Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 dari Menteri Hukum dan HAM RI.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Lapas IIA Parepare Totok Budiyanto dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Rencana Aksi 2024 di Borobudur Hotel Jakarta Pusat, Kamis 14 Desember 2023.
Advertisement
"Keberhasilan Lapas Parepare sebagai satuan kerja yang meraih predikat WBK Tahun 2023 merupakan hasil kerjas keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas yang selalu siap menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada warga binaan dan masyarakat," ucap Kalapas IIA Parepare, Totok Budiyanto.
"Di samping itu juga berkat bimbingan dan pembinaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan beserta para Pimpinan Tinggi Pratama yang bekerja secara Kolektif Kolegial,” Totok menambahkan.
Ia menegaskan, penghargaan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2023 ini menjadi bukti nyata dari keseriusan seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada inovasi pelayanan demi kepentingan masyarakat. Inovasi yang kami wujudkan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (Service Excellent).
Komitmen Tingkatkan Pelayanan
Lapas Kelas IIA Parepare, kata Totok, berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan terlibat aktif dalam upaya membangun sistem birokrasi yang transparan dan efisien demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan core values (nilai-nilai dasar) ASN Ber-AKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
"Penghargaan ini bukan hanya sekedar prestasi, namun juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan Lapas Kelas IIA Parepare dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kesuksesan ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi satuan kerja lainnya dalam mencapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," ucap Totok.
Ia menyebutkan, pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Salah satu langkah percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan, kata Totok, adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Di mana predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
"Saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajarannya yang telah memberikan tenaga dan pikirannya sehingga mampu mewujudkan impiannya meraih predikat WBK Tahun 2023," ujar Totok.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly menyerahkan langsung penghargaan predikat WBK Tahun 2023 atas pencapaian yang telah diraih oleh satuan kerja sebagai Zona Integritas WBK.
Ia tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas perolehan predikat WBK Tahun 2023 ini yang didapatkan beberapa satuan kerja jajarannya yang ada di Indonesia.
"Semoga prestasi yang telah diraih semakin menjadi motivasi untuk terus menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,’’ kata Yasonna dalam sambutannya.
Advertisement
