Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menunjuk Yoke Candra Katon sebagai komisaris independen.
Yoke saat ini tercatat sebagai komisaris Semen Gresik. Selain Yoke, RUPS juga mengangkat Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antoni Arif Priadi sebagai komisaris.
Advertisement
“Kami ucapkan selamat bergabung kepada pejabat komisaris yang baru di keluarga PT Pelindo Terminal Petikemas,” kata Corporate Secretary PT SPTP Widyaswendra.
Yoke Candra Katon bukan orang baru di perusahaan pelat merah. Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu memiliki pengalaman yang cukup matang di berbagai korporasi. Sebelum ditunjuk sebagai komisaris PT SPTP, dia adalah Komisaris PT Semen Gresik dan Komisaris PT Petrokimia Gresik.
Yoke pernah menjabat Direktur Pengembangan dan Pemasaran di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I. Sementara, Antoni Arif pernah menjabat, antara lain, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok (2020) dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
Kini di PT SPTP, Yoke akan banyak berperan di dalam sub-holding BUMN Kepelabuhanan Pelindo yang menjalankan bisnis sebagai pengelola terminal peti kemas terbesar di Indonesia. PT SPTP memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional melalui standarisasi dan jaringan yang terintegrasi antar terminal.
Ketua Harian PW Ikatan Alumni ITS Surabaya
“Terima kasih untuk amanah yang diberikan para pemegang saham. Ini akan menjadi tantangan kami para komisaris baru untuk mewujudkan visi perusahaan menjadi world class leading terminal operator,” kata Yoke yang merupakan Ketua Harian Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Pengangkatan para komisaris ini menjadi momentum bagi Ditjen Hubla sebagai bagian dari pemerintah yang merupakan regulator untuk bersama PT SPTP memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa logistik. Sehingga, biaya jasa nantinya bisa lebih efisien dengan pelayanan yang optimal.
Tujuannya, biaya logistik bisa menjadi lebih murah. Pemerintah dan BUMN bisa saling berkolaborasi untuk memberi pelayanan terbaik bagi perekonomian nasional.
Advertisement
