Pemerintah dan Platform Medsos Berperan Penting Edukasi Gen Z untuk Berpikir Kritis

Liputan6.com, Jakarta - Kadiv Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Hafizh Nabiyyin menyebut negara dan platform media sosial berperan penting untuk memberikan edukasi kepada generasi Z agar mereka terbiasa berpikir kritis.

"Pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan agar gen Z dapat berpikir kritis menurut kami adalah negara. Selain negara, ada platform media sosial juga yang paling bertanggung jawab," ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Virtual Class Liputan6.com bertajuk “Gen Z Bepikir Kritis, Pemilu Aman Hoaks”, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya, memberikan edukasi kepada generasi Z untuk berpikir kritis tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan Indonesia.

Ia menambahkan, negara bertanggung jawab atas hal tersebut, sebab penyediaan dan pemenuhan hak atas pendidikan, termasuk pendidikan berpikir kritis adalah tanggung jawab negara yang sudah jelas diatur dalam konstitusi.

"Kalau kita bicara soal pendidikan (berpikir) kritis sebenarnya tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya sistem pendidikan kita, dan sistem pendidikan itu sudah jelas di konstitusi merupakan tanggung jawab negara. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan berpikir kritis, mau bagaimana pun adalah sesuatu yang harus disediakan dan dipenuhi oleh negara untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia," jelas Hafizh.

Selain negara, Hafizh menyebut platform media sosial juga bertanggung jawab atas keterampilan berpikir kritis yang dimiliki oleh generasi Z.

Ia menjelaskan, sebagai perusahaan yang meraup untung dari jumlah pengunjung (traffic), platform media sosial seharusnya menyiapkan penyelesaian terhadap dampak sosial yang mungkin terjadi.

"Karena kalau kita bicara generasi Z tidak bisa berpikir kritis, maka dampaknya bisa jadi akan ada kekerasan di dunia nyata akibat aktivitas pencarian informasi yang mereka lakukan di media sosial," jelasnya.

Untuk itu, dampak di dunia nyata tersebut harus diminimalisir oleh korporasi media sosial dengan cara melakukan berbagai campaign, seperti iklan layanan masyarakat di platformnya masing-masing.

"Ada aturan juga yang mengatur bahwa perusahaan media sosial punya kewajiban untuk memiliki iklan layanan masyarakat atau semacam itu lah di platformnya untuk mengedukasi, dan kalau saya lihat beberapa platform juga sudah punya (iklan layanan masyarakat)," tutur Hafizh