Liputan6.com, Jakarta - Debat kedua pada Jumat malam, 22 Desember 2023 telah mempertemukan tiga calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Ekonom merespons positif debat cawapres tersebut mengingat masing-masing cawapres beradu gagasan isu ekonomi meski tak mendalam.
"(Debat cawapres-red) bagus. Debat cawapres memang tak bisa ungkap semua karena waktu 1-2 jam. Namun, kita bisa melihat kemampuan masing-masaing cawapres, meski tidak banyak pengaruhi elektabilitas,” kata Direktur Segara Institute sekaligus Ekonom Pieter Abdullah saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (23/12/2023).
Advertisement
Ia menambahkan, melalui debat cawapres 2024 tersebut juga dapat mendorong masyarakat yang masih ragu-ragu untuk memilih dan memantapkan pilihannya.”Yang masih ragu-ragu bisa memantapkan pilihan,” tutur dia.
Pieter menuturkan, isu ekonomi dalam debat cawapres tersebut sudah dipaparkan oleh masing-masing cawapres meski belum membahas secara tuntas dan mendalam karena mengingat waktu. Dari paparan visi misi dari tiga cawapres itu, Pieter menilai masing-masing cawapres telah diketahui arah kebijakan ekonominya.
Ia menuturkan, pasangan capres-cawapres Anies-Baswedan mendorong keadilan, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendorong keberlanjutan. Sedangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendorong keberlanjutan sambil ada perbaikan seperti di bidang hukum.
Meski demikian, Pieter memberikan catatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat capres-cawapres mengenai pertanyaan yang diajukan. Ia menilai debat sebagai ajang untuk adu gagasan dan ide terkait topik. “Seharusnya KPU melarang pertanyaan yang bukan substansial,” tutur dia.
Pieter juga menyoroti visi misi dari salah satu pasangan capres-cawapres yang mengangkat persoalan memberantas korupsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyepakati hal tersebut mengingat persoalan selama ini ada inefiensi ekonomi seperti pungutan liar (pungli).
"Ini berpengaruh ke ekonomi, harus diperbaiki kalau tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak dibenahi, Indonesia belum tentu jadi negara maju. Ini hal fundamental dan paling tepat," kata dia.
Begini Kata Pengusaha Soal Hasil Debat Cawapres, Siapa Lebih Unggul?
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Barisan Pengusaha Pejuang (BPP) Saifudin H. S. menilai Gibran Rakabuming Raka mampu membalikkan pandangan masyarakat dari kerap dianggap tidak berpengalaman menjadi mumpuni usai debat Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat malam (22/12).
"Mas Gibran membuat bangga anak muda di seluruh negeri, bahwa anak muda yang selalu dianggap tidak mumpuni oleh senior-senior, membuktikan mampu menjadi dalam memimpin negeri ini," kata Saifudin dikutip dari Antara, Sabtu (23/12/2023).
Menurut Saifudin, Gibran terlihat fasih dalam menjelaskan beberapa hal tentang isu perekonomian, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan masalah perkotaan.
Gibran juga dinilai mampu mengungguli salah satu calon wakil presiden, yakni Muhaimin Iskandar, karena ketua umum PKB itu tidak bisa menjawab pertanyaan soal SGIE, yaitu State of Global Islamic Economy.
"Pertanyaan ini men-skakmat Cak Imin atau lebih tepatnya, kalau menggunakan bahasa Cak Imin itu, slepet," tambahnya.
Oleh karena itu, Saifudin yakin Gibran akan mendulang pendukung dari kalangan anak muda setelah debat cawapres yang pertama.
Tema Debat Cawapres 2024Debat kedua untuk cawapres Pemilu 2024, Jumat malam, mengangkat tema meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
KPU menetapkan tiga pasangan calon peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Rangkaian debat Pilpres 2024 dijadwalkan masih berlangsung tiga kali lagi, yakni pada 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, serta 4 Februari 2024.
Advertisement
Mahfud MD: Penegakan Hukum Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi
Sebelumnya diberitakan, Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan pengusaha lebih nyaman berinvestasi jika penegakan hukum dilakukan dengan baik. Ia mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi juga terkendala masalah korupsi yang terjadi di seluuh sektor pemerintahan.
Mahfud menegaskan, penegakan hukum menjadi penting agar investasi dan pembangunan berkelanjutan bisa memberi manfaat bagi rakyat.
"Pertumbuhan ekonomi selama 7 persen dalam setahun, tapi masalahnya banyak korupsi, dan ini ada disektor-sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi dan itu memang betul terjadi," kata Mahfud dalam pemaparan visi-misinya di debat perdana cawapres, di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023).
"Korupsi terjadi di tiga matra alam ini, ada korupsi di tanah dan pertambangan, kita ke laut ada korupsi di kelautan, di udara ternyata ada juga korupsi," katanya.
Mahfud kemudian bercerita tentang beberapa kasus korupsi yang Ia temukan. Salah satunya cerita pegawai angkutan truk yang pernah curhat bahwa Ia tak pernah menerima subsidi minyak. Termasuk kekayaan gas alam di Madura yang tak bisa dimanfaatkan maksimal.
"Lalu ada anak di Bandung Barat yang mengatakan 'Bapak saya ingin terbang meraih cita' tapi kenyataannya dia tak bisa terbang," ucapnya.
Pemimpin Harus Tegas terhadap Tindakan Korupsi
Para pengusaha, kata Mahfud, perlu pemimpin yang tegas terhadap tindak korupsi. Mahfud mengatakan, agar para investor tidak kabur sulit berinvestasi di Indonesia karena perilaku korupsi di setiap sektornya.
"Mau investasi malah mereka (investor) diperas, lalu kalau ketauan (memberikan sesuatu) ditangkap dan dianggap menyuap. Oleh sebab itu, mereka mengatakan "kami perlu seorang penegak hukum sepeti bapak (Mahfud Md)", ungkap Mahfud MD.
Untuk itu Mahfud ingin memberantas korupsi di Indonesia. "Kita harus lawan korupsi, meminjam istilah anak muda (mengatakan) 'Hai koruptor kutabrak kau!'. (Ini penting) dalam rangka pemerataan," tegas Mahfud MD.
Sebagai informasi, debat kali ini bertema ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.
Advertisement
