Sambangi Penyandang Disabilitas di Sukoharjo, Ganjar Pranowo Ingin Sanggar Inklusif Ada di Seluruh Indonesia

Ganjar tak memungkiri, nasib anak-anak penyandang disabilitas masih belum banyak yang dibawa ke tempat-tempat seperti sanggar inklusi.

Salah satu penyebabnya yakni sebagian orangtua masih malu mengakui bahwa anak-anak mereka berkebutuhan khusus (ABK). Akibatnya, sang anak semakin tertutup dan tidak berkembang.

“Maka kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini perlu dilatih keterampilannya, harapannya dapat menjadi anak yang mandiri dengan talenta yang ditemukan,” kata Ganjar.

“Kepada para orangtua, Allah menitipkan mereka untuk didampingi dan saya titip, kalau ada yang berkebutuhan khusus jangan takut dan malu karena ke depan kita bisa temukan talenta luar biasa dari mereka,” imbuh Ganjar.

Dia juga berkisah, saat duduk di bangku legislatif dan eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar pernah melihat contoh nyata prestasi disabilitas.

Menurutnya, mereka yang berkebutuhan khusus saat dilatih secara baik maka bukan tidak mungkin bisa menorehkan prestasi membanggakan bahkan di tingkat global.

“Saya pernah bertemu orangtua yang sebelumnya orangtuanya tidak pernah membawanya keluar. Tapi setelah dibawa (ke sanggar inklusi) dan ternyata mereka memiliki talenta luar biasa, seni dan olahraga bisa ke luar negeri mendapat medali emas,” kenang Ganjar.

Sebelumnya, isu soal penyandang disabilitas menjadi salah satu topik bahasan dalam debat calon presiden (Capres) pertama, Selasa malam, 12 Desember 2023.

Dalam pertanyaan bertema “Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik” di amplop “C” calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendapat kesempatan untuk menjawabnya.

“Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara undang-undang pelayanan publik menghendaki persamaan perlakuan dan memerhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas,” kata pembawa acara saat membacakan pertanyaan.

“Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu dua menit dimulai dari sekarang.”

Tanpa menunggu lama, Ganjar pun langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman 10 tahun dalam menangani hal ini.

“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka (kelompok rentan) berpartisipasi sejak awal. Menghadirkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua.”

Pelibatan seluruh kelompok rentan diperlukan agar semua pengambil keputusan sadar dan peduli soal apa yang dirasakan kelompok rentan, lanjutnya.

“Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itu lah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan,” ucapnya.

Contohnya, dalam membangun sebuah fasilitas maka pengambil keputusan perlu paham siapa saja yang akan menggunakan. Dengan begitu, tidak akan ada lagi protes soal aksesibilitas bangunan.