Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi menyetujui penambahan kuota pupuk bersubsidi. Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, dengan tambahan tersebut, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dapat dilakukan secara cepat.
Lebih lanjut Mentan Amran mengatakan bahwa pupuk adalah unsur yang sangat penting dalam mendukung percepatan produksi. Karena itu, dia berharap para petani mampu mempercepat masa tanam dengan cara tanam culik alias tanam setelah panen untuk mengantisipasi el nino yang masih berlangsung di sejumlah daerah.
Advertisement
"Fokus kita tertuju pada komoditas padi dan jagung sebagai antisipasi dampak el nino yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Karena itu ketersediaan pupuk mutlak kita siapkan," ujar Mentan Amran, Kamis (28/12).
Amran mengatakan, sebagai langkah nyata pihaknya telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk melalui kartu tanda penduduk (KTP) sehingga para petani tidak lagi dipusingkan dengan kartu tani sebagai alat pengambilan.
"Di beberapa daerah, petani hanya perlu menunjukkan KTP dengan pekerjaan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Langkah ini diambil untuk mempermudah petani dalam memperoleh pupuk dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan," katanya.
Perlu diketahui bahwa penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP 100% pada Tahun 2023 ini telah dilakukan di beberapa provinsi seperti Sumut, Riau, Jambi, Lampung, Babel, Jatim, Bali, Kalsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Malut, dan Maluku Utara.
"Petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios pupuk resmi untuk cek alokasinya dan menebus menggunakan KTP," ujar Mentan Amran.
Selain pupuk, Mentan juga memastikan bahwa pemerintah juga akan menyediakan berbagai alat dan prasarana lain seperti mekanisasi alsintan, bibit unggul dan sarana lainnya yang dapat menunjang berbagai kegiatan produksi.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dampak positif dapat dirasakan langsung oleh para petani di seluruh Indonesia," katanya.
Kemudahan Akses Pupuk Disambut Gembira Para Petani
Kebijakan pemerintah dalam memudahkan akses pupuk bagi para petani disambut baik masyarakat desa di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, para petani menyampaikan terimakasih kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman karena menjadikan KTP sebagai alat yang paling mudah dalam pengambilan pupuk.
Poppy Kristanti, seorang penyuluh di Kecamatan Rancaekek mengatakan kemudahan akses dengan menggunakan KTP sangat membantu para petani di sana yang sulit terjangkau internet. Dengan begitu, geliat bertani di Kabupaten Bandung semakin bersemangat terutama dalam peningkatan produksi padi dan sayuran.
"Alhamdulillah dengan KTP menjadi jauh lebih mudah. Dan juga kalau di kios kami rajin melakukan pengecekan untuk mendata jumlah pupuk dan para petaninya. Jadi intinya boleh pakai KTP asal terdaftar di RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok," katanya.
Poppy mengakui penggunaan kartu tani sebagai alat pengambilan pupuk dirasa susah oleh sebagian petani. Namun dengan kebijakan KTP di era Mentan Amran akses petani dalam meningkatkan produksi semakin terbuka lebar.
"Ketersediaan pupuk alhamdulillah selalu ada sesuai kuota. Semua kebagian pupuk stoknya selalu ada. Adapun petani binaan kami terletak di 2 desa, yakni Desa Rancaekek Wetan dan Desa Sulanamah. Semua rata mendapat kemudahan akses pupuk," katanya.
Senada dengan Popy, salah satu petani Rancaekek, Ade Ohan mengaku senang karena pupuk selalu tersedia setiap saat. Selain itu, proses pengambilan pupuk juga jauh lebih mudah karena hanya dengan KTP, dia dan para petani lainya dapat mengaksesnya.
Di Sumedang, Ketua Kelompok Tani Mekar Saluyu mengatakan bahwa penggunaan KTP sebagai alat dan akses pupuk semakin mempermudah petani dalam meningkatkan produksi. Hanya saja, dia berharap pemerintah meningkatkan NPK ketimbang Urea.
Terpisah, Ketua KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor mengatakan bahwa sosialisasi penggunaan KTP dalam pengambilan pupuk sudah merata ke seluruh petani di seluruh Indonesia. Dia mengaku mendapat banyak masukan dari tingkat bawah bahwa kebijakan tersebut sudah sangat tepat dan layak mendapat apresiasi dari semua pihak.
"Banyak petani yang menyampaikan ke saya atas kebijakan tersebut. Mereka mengaku senang karena dengan KTP semua jauh lebih mudah," jelasnya.
(*)
Advertisement
