Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai perlu ada peningkatan jumlah rumah baru untuk mengurangi tingkat keluarga yang tak punya rumah (backlog). Targetnya, angka backlog bisa tuntas di 2045 mendatang.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan masih ada 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Ini merujuk pada hasil analisis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Advertisement
"Kan sekarang ada 12,7 juta, berdasarkan survey Susenas, itu kan hasil analisis, bukan sensus, tapi kajian, untuk bisa 0, ini asumsi hari ini ada 12,7 (juta keluarga belum punya rumah), pertumbuhan (keluarga) 600-800 ribu, artinya kalau kita mau buat 0, itu kita harus produksi (rumah) pertahun lebih banyak," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, ditulis Jumat (29/12/2023).
Dia mengatakan, salah satu upaya untuk mengatasi backlog perumahan ini melalui penyaluran rumah subsidi. Pada 2022, tercatat penyalurannya sudah mencapai 220 ribu unit.
Namun, angka ini masih belum bisa dijadikan landasan untuk mencapai target zero backlog di 2045 mendatang. Untuk itu, Herry membidik perlu ada 1,5 juta rumah baru agar target tersebut bisa dicapai.
"Jadi kalau 220, ke 2045 masih harus ditambahkan, jadi kalau mau itu (zero backlog) sekitar 1,5 juta pertahun," kata dia.
"Tapi 1,5 (juta rumah) itu tidak semua harus subsidi, nanti ada yang kita kasih kemudahan saja, dan lain-lain, ini program yang kita susun," sambung Herry.
Alokasi FLPP 2024
Herry mengatakan, pada 2024, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 19,83 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan. Rinciannya, Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lalu, Rp 680 miliar untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) bagi 166.000 unit rumah.
Selanjutnya, Rp 4,6 triliun untuk subsidi selisih suku bunga (SSB) bagi 751.735 unit rumah. Serta, Rp 830 miliar untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi 7.251 unit rumah.
Anggaran FLPP di tahun 2024 itu, dibidik Herry bisa menurunkan angka backlog hingga 1,3 persen dari 12,7 juta rumah tangga.
"Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah. Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," paparnya.
Hitung Ulang Angka Backlog
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono atau sering disebut Pak Bas akan memvalidasi data orang yang tak memiliki rumah. Valisasi data ini untuk mencari data riil backlog kepemilikan rumah. Setidaknya, ada dua poin penting yang mendapat perhatian dalam pendataan ini.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, validasi data menyorot dari sisi kepemilikan dan sisi keterhunian. Menurutnya, dua variabel ini penting untuk memastikan data yang dikumpulkan telah sesuai.
Diketahui, mengacu pada data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, jumlah backlog perumahan mencapai 12,7 juta orang.
"Data akurat itu penting, itu penting tahu benar sakitnya. Berapa benar yang tidak layak huni, berapa yang backlog ini. Apakah kita bicara backlog ini kepemilikan yang harus kita highlight atau kaitan dengan penghunian," ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Advertisement
Sudut Pandang
Iwan mencoba melihat dari sudut pandang keterhunian. Menurutnya, saat ini banyak generasi milenial yang memiliki hunian. Pada konteks hunian ini, ketika seseorang menyewa tempat huni, bisa dianggap telah memilki hunian.
"Di era sekarang, banyak generasi-generasi milenial kalau hasil survei terbatas yang kami lakukan di PUPR, banyak yang mungkin tidak terlalu fokus kepada kepemilikan, sewa apartemen yaudah," ujarnya.
Selanjutnya, Iwan menyoroti, untuk memenuhi kekurangan 12,7 juta orang yang belum punya rumah, perlu lahan yang luas. Mengingat lagi, setiap tahunnya diprediksi ada 700-800 ribu keluarga baru.
"jadi backlog itu kalau dipenuhi, coba saudara-saudara bayangkan, 12,7 (juta) ditambah atau berkembang, itu mau dibangun di mana? tanah di bumi Indonesia ini saya rasa (kalau) pembangunan semua, sawah tutup. Saya kira ini jangan sampai keliru nanti menafsirkan," kata dia.
