Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12/2023). Adapun aliansi yang hadir antara lain, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Sekjen PAPDESI Senthot Rudi Prastiono mengaku tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan dengan Jokowi. Menurut dia, pertemuan ini membahas soal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Advertisement
"Tidak ada. Tadi sama sekali, tidak menyinggung politik," kata Senthot usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12/2023).
"Kita bertemu dengan presiden kaitannya membahas revisi UU Desa Nomor 6 tahun 2014, kita ingin menanyakan kepada beliau langsung terkait revisi UU tersebut," sambung dia.
Dia menyebut asosiasi kepala desa ingin memastikan perkembangan dari revisi UU Desa. Pasalnya, DPR RI akan memasuki masa reses.
"Tadi memang ada asosiasi lain yang tadi hadir karena memang sudah di Desember akhir sebentar lagi memasuki masa reses sehingga kita koordinasi dengan beliau apa proses ini sudah berjalan," jelasnya.
Senthot mengatakan, revisi UU Desa saat ini sudah ada di DPR RI. Dia pun berharap, UU tersebut segera dibahas usai masa reses, sehingga dapat disahkan.
"Tadi beliau (Jokowi) menyampaikan undang-undang sudah di gedung Dewan, harapannya setelah masa reses bisa dibahas," ujar Senthot.
Jabatan Kades Masuk dalam Pembahasan Revisi UU Desa
Sebelumnya, sejumlah perwakilan kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan kepada Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan 15 kepala desa saat menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 7 November 2023.
Mereka ingin penambahan jabatan kepala desa ini masuk ke pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa. Kepala desa berharap Jokowi juga mendorong agar pembahasan penambahan jabatan kepala desa bersama DPR RI.
"Dalam pertemuan biasa kita mengusulkan seperti yang sudah terjadi di publik, yaitu berbicara periodisasi. Namun, semua tinggal rapat eksekutif dan legislatif yang menentukan," kata Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 7 November.
Menurut dia, Jokowi mendengar usulan-usulan yang disampaikan para kepala desa. Disisi lain, kepala desa juga mendorong agar 70 persen penggunaan dana desa diatur oleh desa.
"Ya kepastian karena Bapak Presiden sebagai orang tua kita. Nanti kita juga bicara dengan legislatif juga sama," tuturnya.
Surta menyebut Jokowi menyambut positif usulan soal pemanfaatan dana desa. Dia menuturkan mendukung usulan-usulan yang disampaikan oleh para kepala desa.
"Dia respons saja, mendukung apa yang kita sampaikan dan pihak legislatif pun mendukung. Menyetujui belum nanti itu urusan beliau eksekutif dan legislatif membahasnya," jelas Surta.
Advertisement
8 Organisasi Desa Dukung Prabowo-Gibran
Sementara itu, delapan organisasi desa yang bergabung dalam Desa Bersatu untuk Indonesia Maju memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pemilu 2024. Dukungan ini diberikan dalam giat silaturahmi nasional (silatnas) pada Minggu (19/11).
Delapan organisasi tersebut adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS)
Kemudian, Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), dan Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI). Lalu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
