Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meyakini, program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gratis untuk rakyat miskin di setiap kabupaten seluruh Indonesia sangat mungkin diwujudkan. Soal anggaran dibutuhkan, Ganjar menyebut hanya perlu realisasi sebesar Rp50 triliun.
"Kami pernah menghitung, anggarannya sekitar Rp50 triliun. Jadi tidak terlalu mahal kan?,” kata Ganjar saat me-launching program tersebut di Lapangan Pule, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).
Advertisement
Ganjar menjelaskan, anggaran Rp50 triliun bisa dialokasikan dari anggaran pendidikan yang bersumber APBN dan APBD yang dipatok sebesar 20% dari total anggaran. Diketahui anggaran pendidikan di APBN 2023 saat ini tercatat sebesar Rp612,2 triliun.
“Artinya itu jauh lebih sistematis untuk direalisasikan," optimis Ganjar
Ganjar meluruskan, program SMK Gratis bukanlah membangun sekolah baru. Melainkan mengkonversi SMK yang sudah ada kemudian disesuaikan dengan kebijakan bebas biaya khusus untuk anak yang terdata sebagai keluarga prasejahtera atau miskin.
"Kami tidak membuat yang baru, tetapi mengkonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK Gratis bagi anak dari keluarga miskin. Makanya dari sisi anggaran tidak terlalu mahal dan menurut saya ini jauh lebih produktif," yakin Ganjar.
Ganjar mengaku sudah memberi contoh nyata bahwa program SMK Gratis bagi rakyat miskin telah berhasil diterapkan semasa menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dua periode. Kala itu dia mengembangkan program SMK Vokasi di Jawa Tengah (Jateng), di mana para lulusan bisa langsung bekerja.
“Setelah kita melihat praktek yang sudah berjalan untuk SMK Vokasi di Jateng dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk mengembangkan secara nasional," jelas Ganjar.
Cara Ganjar Merealisasi Program SMK Gratis se-Indonesia
Ganjar berjanji, jika terpilih menjadi presiden maka tahap pertama dari program SMK gratis untuk keluarga miskin akan direalisasi minimal 1 SMK Gratis di setiap kabupaten/kota se-Indonesia. Tujuannya, agar anak dari keluarga miskin bisa masuk SMK tanpa biaya dan saat lulus mereka bisa siap bekerja.
"Mengentaskan kemiskinan menjadi prioritas pertama Ganjar-Mahfud. Karena kita bisa desain dari awal bagaimana SMK bisa terhubung dengan industri, sekolahnya didanai pemerintah maka ada SMK Gratis, lulusannya bisa langsung kerja di industri, itu tidak mustahil untuk direalisasikan,” tutur Ganjar memungkasi.
Saat ditanya awak media bagaimana realisasi untuk wilayah 3T (Terluar, Terpencil dan Tertinggal), Ganjar memastikan daerah-daerah tersebut akan diprioritaskan. Sebab dia meyakini infrastruktur di wilayah tersebut masih belum memadai.
“Rasanya itu penting kita jadikan prioritas. Untuk berapa jumlah sekolahnya, secara teknis nanti akan kita bicarakan termasuk bati anak dari keluarga miskin lulusan Tsanawiyah (Madrasah sederajat SMP),” Ganjar menandasi.
Advertisement
Ganjar Pranowo Launching Program SMK Gratis untuk Keluarga Miskin di Wonogiri
Diketahui, Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kembali melakukan launching program unggulannya saat kampanye di Wonogiri, Jawa Tengah. Program tersebut adalah Program SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin.
"Setelah kita melihat praktik yang sudah berjalan untuk SMKN Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar-Mahfud berkeinginan ini untuk dijadikan program kita kembangkan secara nasional," kata Ganjar Lapangan Pule, Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).
Ganjar meyakini, program tersebut lebih sistematis untuk menghapus kemiskinan. Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini menambahkan, program SMK gratis sudah terbukti dan mendapat apresiasi Presiden Jokowi untuk direplikasi secara nasional.
“Pemerintah sebagai pemangku kepentingan akan menjembatani pihak sekolah dengan perusahaan untuk meneken kerja sama. Diharapkan program itu akan membuka kesempatan bagi anak dari keluarga miskin untuk sekolah dan mendapatkan hak kesetaraan pendidikan,” yakin Ganjar.
Sebagai informasi, SMKN Jateng telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa. Dari jumlah lulusan tersebut, sekitar 80 persen di antaranya langsung terserap di dunia kerja dan perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun luar negeri.
