Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan denda Rp 105,79 miliar terkait sanksi di pasar modal pada 2023.
OJK telah melakukan pengawasan kepada seluruh pelaku industri pasar modal yang terdiri dari 136 manajer investasi dan penasehat investasi, 990 emiten dan perusahaan publik, 122 perusahaan efek, 85 lembaga efek dan lembaga penunjang. Selain itu, 2.653 penunjang pasar modal dan seluruh transaksi efek dan derifatifnya.
Advertisement
“Sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan, OJK telah menetapkan 796 surat sanksi,”tulis OJK yang dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (30/12/2023).
Sanksi tersebut baik karena keterlambatan pelaporan maupun kasus pelanggaran yang terdiri dari 21 sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembekuan izin, 72 sanksi peringatan tertulis. Selain itu, 702 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya Rp 105,79 miliar.
“Selain itu, OJK juga menerbitkan 63 perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertendu sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal,” tulis OJK.
Hingga 28 Desember 2023, OJK juga telah menerbitkan 8 Peraturan OJK dan 5 Surat Edaran OJK di bidang Pasar Modal serta menerbitkan 1.700 izin dan/atau pendaftaran baru yang terdiri dari 8 izin pelaku bidang pengelolaan investasi.
Selain itu, 164 produk pengelolaan investasi pasar modal, 1.301 izin wakil perusahaan, 150 izin lembaga dan profesi penunjang pasar modal, 74 emiten baru, 2 Penyelenggara SCF, serta 1 penyelenggara Bursa Karbon.
Sebagai upaya dalam melakukan pengembangan dan pendalaman pasar modal sekaligus untuk meningkatkan perlindungan investor, sepanjang 2023 OJK juga mengeluarkan beberapa kebijakan strategis di antaranya:
Kebijakan Strategis
a. Peluncuran Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 sebagai acuan dalam pengembangan industri Pasar Modal;
b. Penataan organisasi di internal OJK untuk mendukung penguatan pengawasan;
c. Penerbitan regulasi turunan dan juga pembentukan tim task force untuk peralihan tugas dan kewenangan dari Bappebti ke OJK sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
d. Peluncuran Bursa Karbon sebagai bentuk komitmen OJK dalam mendukung pemerintah untuk mencapai target NDC sebagaimana termuat dalam Paris Agreement.
Sejak pertama kali diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 28 Desember 2023, tercatat ada 46 pengguna jasa dalam ekosistem perdagangan karbon yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 494.254 tCO2e (ton setara CO2) dengan frekuensi sebanyak 46 kali, dan akumulasi nilai sebesar Rp30,91 miliar;
e. Penandatanganan MoU OJK dan European Securities and Markets Authority (ESMA) untuk memperkuat kerja sama dalam konteks pengaturan dan praktik pengawasan atas CCP di bawah pengawasan OJK yang diakui ESMA (KPEI);
f. Menjalankan peran dan amanat sebagai Ketua Asean Capital Market Forum (ACMF) secara optimal. Beberapa inisiatif utama yang telah dicapai antara lain:
1) Penerbitan ASEAN Transition Finance Guidance yang merupakan pedoman umum bagaimana suatu rencana transisi ke ekonomi rendah karbon bisa dikatakan kredibel, transparan, dan inklusif;
Advertisement
Inisiatif Utama
2) Penyelesaian proses revisi ASEAN Corporate Governance Scorecard, yang merujuk pada revisi OECD Principles on Corporate Governance dimana sustainability menjadi pilar utama yang baru. Scorecard ini akan digunakan dalam penilaian untuk menentukan Top Publicly Listed Companies (PLCs) di ASEAN yang akan dimulai dengan penilaian di tahun 2024 untuk tahun laporan 2023;
3) ACMF-IFRS Foundation Dialogue on IFRS Sustainability Disclosure Standards. ACMF terus mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan (sustainability disclosure) dengan menjalin kolaborasi dengan ISSB sebagai pembuat standar global untuk sustainability disclosure.
Kolaborasi ini telah dituangkan dalam protokol dialog yang ditandatangani. Melalui kolaborasi ini ACMF bisa mengintensifkan program capacity building baik untuk anggota ACMF sebagai regulator dan juga untuk Perusahaan penyusun laporan keberlanjutan;
4) Peluncuran Handbook untuk ASEAN Green Lane, untuk memfasilitasi penawaran lintas batas Reksa Dana berbasis keberlanjutan; dan
g. Penandatanganan MoU OJK dan FSRA-ADGM untuk memperkuat kerja sama timbal balik dan pertukaran informasi khususnya untuk pengembangan pasar karbon.
