Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji urusan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai pada Januari 2024. Jokowi tak mau hal-hal sensitif seperti tukin menganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (30/12/2023). Awalnya, Jokowi mengaku ditanya oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari soal masalah tukin.
Advertisement
"Mohon maaf tadi waktu akan masuk ke Hall (lokasi acara) ini saya ditanyakan Pak Ketua KPU, 'Pak (Jokowi) tukinnya gimana?'," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (30/12/2023).
Dia menyebut, belum menandatangani tukin untuk pegawai KPU. Jokowi mengatakan saat ini tukin pegawai KPU masih di meja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas.
"Saya belum tanda tangan, kemudian langsung ke Mensetneg, imi posisi berada di mana? Ternyata posisi masih berada di Menpan. Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini," jelasnya.
Kendati begitu, Jokowi memastikan akan berupaya agar tukin pegawai KPU bisa selesai secepatnya.
"Tetapi saya berusaha agar bulan Januari bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini, jangan sampai menganggu tahapan pemilu," tutur Jokowi.
Jokowi: Pemilu 2024 Sangatlah Komplek
Dalam kesempatan ini, Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Pemilu 2024 ini melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
"Tak bisa bayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini. Sangat kompleks sekali dan semua ini adalah perintah undang-undang harus jalankan dengan sebaik-baiknya," kata Jokowi.
Dia pun meminta KPU pusat sampai daerah bersiap menjalankan Pemilu 2024 yang jujur serta adil. Terlebih, penyelenggaraan Pemilu 2024 sisa 45 hari lagi.
"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya," ucap Jokowi.
Advertisement
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, kata dia, masih ada pihak-pihak yang mencurigai KPU meski sudah bersikap netral dan tak memihak.
"KPU juga betul-betul netral tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Apalagi, KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," jelas Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Dia mengingatkan semua pihak terus menjaga netralitas KPU agar tak merusak legitimasi Pemilu 2024. Jokowi mengingatkan ASN, TNI, Polri bersikap netral dan tidak memihak di Pemilu 2024.
"Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," tuturnya.
Selain itu, Jokowi meminta KPU memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakannya secara baik, langsung, bebas rahasia dan tanpa diskriminasi. Menurut dia, KPU harus mengedukasi masyarakat agar tak terpecaya hoaks yang dapat menyulut konflik dan perpecahan.
"Layani semuanya mereka (pemilih) ini. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percaya yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan," kata Jokowi.
Dia menyampaikan pendidikan politik harus dilakukan secara masif. Jokowi menilai KPU tak hanya bertugas mengedukasi tahapan Pemilu saja, namun juga mengajak masyarakat menjadi memilih pemilih yang cerdas.
"Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil Pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar," pungkas Jokowi.
