Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan BBM Solar subsidi akan mencukupi di tahun 2024 meski ada ajang pemilu. Pasalnya, alokasi kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar telah ditambah.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan adanya ajamlng pemilu dan kegiatan kampanye di 2024 nanti sudah diantisipasi. Alhasil, kuota BBM Subsidi pun ditambah.
Advertisement
"Itu sudah diantiispasi karena di 2024 ini kuota ditetapkan jauh lebih banyak dari 2023, 2024 itu JBT solar 19 juta KL, artinya 2 juta KL kebih banyak dari 2023," ucap Erika dalam Konferensi Pers, di Bogor, ditulis Minggu (31/12/2023).
Sebagai perbandingan, konsumsi JBT Solar subsidi di 2023 ini mengalami peningkatan imbas dari kegiatan masyarakat yang semakin banyak. Dengan begitu, realisasi konsumsi solar subsidi lebih tinggi 0,46 juta KL per 28 Desember 2023 dari kuota sebanyak 17 juta KL.
Erika menyampaikan, tambahan alokasi JBT Solar pada 2024 bukan berarti harus dihabiskan karena ada potensi peningkatan konsumsi. Namun, itu jadi upaya untuk mengamankan stok.
Proses pengawasan pun diperkuat dengan adanya penerapan pindai barcode bagi konsumen Solar subsidi.
"Bukan berarti akan habiskan semua tapi artinya itu cukup bahkan lebih dinana kita tingkatkan pengawasan, perbaiki tools dengan barcode. Artinya kita berupaya supaya pertumbuhan itu tidak terlalu tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya meskipun nanti ada pemilu," tuturnya.
"Tentu ada kenaikan, tapi kita prediksi tidak terlalu melonjak dengan pengendalian lapangan," sambung Erika.
Konsumsi Solar Subsidi Melebihi Kuota
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) solar bersubsidi melebihi kuota. Hal ini terjadi lantaran adanya peningkatan kegiatan masyarakat usai pandemi covid-19 berakhir.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mencatat konsumsi masyarakat semakin meningkat seiring dengan berlalunya pandemi. Termasuk konsumsi JBT Solar bersubsidi dan konsumsi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
"Peningkatan konsumsi BBM tersebut menyebabkan realisasi JBT diperkirakan akan melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah pada awal tahun 2023," ujar Erika dalam Konferensi Pers, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).
Erika mengatakan penyaluran JBT Solar subsidi tercatat telah melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini mengacu pada data yang telah dikumpulkan per 28 Desember 2023.
"Terkait dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM, sampai dengan 28 Desember 2023 telah tersalurkan JBT Minyak Solar 17,46 juta kilo liter (KL) atau 102,69 persen dari total kuota sebesar 17 juta KL," ucapnya.
Sementara itu, penyaluran JBT minyak tanah telah terealisasi sebanyak 0,94 juta KL atau mencapai 97,89 persen dari kuota 0,500 juta KL. Di sisi lain, penyaluran JBKP Pertalite masih berada di bawah kuota yang ditetapkan.
"JBKP Pertalite sebesar 29,77 juta kilo liter atau 91,43 persen dari kuota sebesar 32,56 juta KL," jelasnya.
Advertisement
Kawal Penyaluran BBM Nataru
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik serta Antisipasi Kebencanaan Geologi untuk Mengamankan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Pelaksanaan Posko terhitung mulai hari ini, Jumat, 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati, selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM menjelaskan, pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dipastikan aman menjelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
“Kondisi ketahanan stok BBM dan LPG aman. Gasoline, Gasoil, Kerosene maupun Avtur, ketahanan stoknya di atas 17 hari. Sedangkan, coverage days LPG rata-rata 18 hari,” papar Erika dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Dalam pelaksanaannya, BPH Migas juga berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, hingga Kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi kemacetan distribusi.
Berdasarkan rapat koordinasi dengan anggota posko sebelumnya, pertama, selama periode posko, BPH migas dan Pertamina akan menyiagakan 114 terminal BBM, lebih dari 7.400 SPBU, 71 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), serta menyiagakan fasilitas tambahan dengan demand tinggi.
Sementara untuk stok LPG, Ditjen Migas Kementerian ESDM dan Pertamina juga akan menyiagakan 23 terminal LPG, 667 SPPBE, dan 4.972 agen LPG selama Nataru nanti.
